Komisi X: Pembaruan buku pelajaran harus libatkan pakar pendidikan

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mengingatkan pembaruan buku pelajaran nasional, sebagaimana yang diwacanakan pemerintah, harus melibatkan pakar pendidikan.

“Buku yang akan diubah ini tidak hanya tampilan fisik. Materi, isi, kontennya juga tentu harus diubah. Libatkan seluruh pakar-pakar pendidikan,” kata Lalu ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan Komisi X DPR yang membidangi urusan pendidikan pada dasarnya setuju dengan rencana Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Selain melibatkan pakar, Lalu juga mengatakan pembaruan buku pelajaran nasional harus dilakukan secara transparan. Dalam hal ini, dia mendorong adanya uji publik sebelum buku baru disebarluaskan.

“Uji publik ini penting agar tidak muncul isu, tidak muncul opini hanya dikerjakan oleh kelompok tertentu saja untuk kepentingan tertentu,” katanya.

Dia pun menekankan, buku baru tersebut diberikan kepada seluruh pelajar di Indonesia tanpa memungut biaya apa pun.

“Harapan kami dengan adanya perubahan buku mata pelajaran ini, ini tidak menjadi ladang bisnis baru. Ini harus gratis diberikan kepada siswa-siswi kita tidak hanya di kota saja, tetapi di seluruh pelosok negeri,” ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan pemerintah terus mematangkan langkah pembaruan buku ajar nasional sebagai upaya memperkuat fondasi pendidikan dan sumber daya manusia.

Dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (7/8), Teddy menyampaikan, evaluasi tersebut bermula dari temuan Presiden Prabowo Subianto saat meninjau langsung buku-buku pelajaran di sejumlah sekolah.

Presiden Prabowo, kata Teddy, menilai masih terdapat berbagai aspek yang perlu diperbaiki, baik dari sisi isi maupun kualitas fisik buku.

“Saat mengecek buku pelajaran, itu beliau lihat satu persatu, kemudian kok ada yang bahannya mudah rusak, ada yang sudah rusak juga, kemudian tulisannya kecil-kecil, sehingga anak-anak SD, khususnya, bacanya sangat dekat. Kemudian, ya, kalau dibaca kurang baik sehingga atas dasar itu, beliau mau cek buku-buku dari SD sampai SMA semuanya,” ujarnya.

Menurut Teddy, setelah mempelajari buku-buku pelajaran yang digunakan di Indonesia, Presiden kemudian menginstruksikan agar dilakukan perbandingan dengan buku ajar dari negara tetangga sebagai evaluasi untuk meningkatkan kualitas buku pelajaran nasional.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.