Krisna bukan sekadar program untuk mengembalikan warga ke bangku belajar. Ia adalah kesempatan kedua yang diberikan negara kepada mereka yang pernah kehilangan kesempatan pertama.

Jarak tersembunyi

Surabaya sebenarnya telah memiliki tingkat partisipasi pendidikan yang relatif tinggi. Data BPS dalam Kota Surabaya Dalam Angka 2025 menunjukkan Angka Partisipasi Murni jenjang SD/MI pada 2024 mencapai 99,20 persen. Namun, pada jenjang SMP/MTs angkanya turun menjadi 88,24 persen dan pada SMA/SMK/MA hanya 62,48 persen.

Angka tersebut memberikan pesan penting. Persoalan akses pendidikan tidak berhenti pada pertanyaan apakah seorang anak pernah masuk sekolah. Tantangannya adalah menjaga agar ia tetap berada dalam jalur pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi.

Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA yang mencapai 100,77 persen pada tahun yang sama juga menunjukkan bahwa pendidikan jenjang menengah atas diikuti oleh peserta didik dengan rentang usia yang beragam. Dengan kata lain, jalur pendidikan tidak selalu berlangsung lurus sesuai usia.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Febrina Kusumawati menyampaikan arahan kepada peserta kegiatan di SKB Negeri Surabaya belum lama ini. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkot Surabaya memperluas akses pendidikan kesetaraan bagi masyarakat. ANTARA/HO-Diskominfo Surabaya/am.

Di sinilah pendidikan kesetaraan memiliki ruang strategis. Ia menjadi semacam jembatan bagi warga yang perjalanan pendidikannya tidak berjalan seperti jalur utama.

Namun, jembatan itu jangan sampai hanya dipandang sebagai jalan keluar bagi mereka yang gagal bertahan di sekolah formal.

Kajian mengenai implementasi Krisna yang terbit pada 2026 menunjukkan program tersebut telah membantu memperluas akses pendidikan, antara lain melalui layanan gratis, fleksibilitas, dukungan sistem digital, dan koordinasi lintas sektor. Namun, kajian yang sama mencatat masih ada tantangan berupa keterbatasan tutor, motivasi peserta didik, dan persoalan sosial ekonomi.

Temuan tersebut layak menjadi bahan evaluasi. Sebab, warga yang masuk pendidikan kesetaraan sering kali justru membutuhkan pendampingan lebih kuat dibandingkan peserta didik pada jalur formal.

Seorang pekerja dewasa, misalnya, bukan hanya membutuhkan jadwal belajar yang lentur. Ia membutuhkan kepastian bahwa jadwal tersebut tidak berbenturan dengan jam kerja. Ia membutuhkan pembelajaran yang relevan dengan kehidupan sehari-hari.

Ia membutuhkan dukungan ketika pendapatan keluarga sedang terganggu. Ia juga membutuhkan keyakinan bahwa belajar kembali memang akan menghasilkan manfaat nyata.

Karena itu, tantangan pendidikan kesetaraan sesungguhnya bukan hanya akses, tetapi keberlanjutan.

Kota Surabaya telah memiliki modal penting berupa ekosistem layanan yang dekat dengan warga. Satu Data Surabaya juga menyediakan sejumlah dataset pendidikan, termasuk data Anak Tidak Sekolah dan indikator partisipasi sekolah.

Modal tersebut seharusnya dikembangkan menjadi sistem peringatan dini. Anak yang mulai sering absen, tertinggal pembelajaran, bekerja pada usia sekolah, atau menghadapi persoalan keluarga tidak semestinya baru dicari setelah benar-benar putus sekolah.

Pendekatan semacam itu akan menggeser kebijakan dari sekadar menangani anak yang sudah keluar menjadi mencegah anak keluar dari sistem pendidikan.

Artinya, KRISNA tidak berdiri sendiri. Program tersebut idealnya menjadi bagian dari rantai layanan yang menghubungkan sekolah, kelurahan, kecamatan, PKBM, keluarga, pekerja sosial, hingga dunia usaha.

Baca juga: Dispendik gandeng BRIDa Surabaya kembangkan inovasi pelajar

Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.