Krisna bukan sekadar program untuk mengembalikan warga ke bangku belajar. Ia adalah kesempatan kedua yang diberikan negara kepada mereka yang pernah kehilangan kesempatan pertama.
Jalan pulang
Ada hal menarik dari pendidikan kesetaraan yang sering luput dari perhatian. Warga belajar bukan sekadar mengejar masa lalu. Mereka sedang mempersiapkan masa depan.
Karena itu, keberadaan 26 lokasi belajar di Surabaya seharusnya menjadi awal dari model pendidikan masyarakat yang lebih adaptif. Pembelajaran dapat dirancang berdasarkan kebutuhan warga, termasuk literasi digital, numerasi keuangan, keterampilan kerja, kewirausahaan, bahasa, hingga kompetensi yang dibutuhkan sektor ekonomi kota.
Dispendik Surabaya juga telah memasukkan pembelajaran vokasi dalam pendidikan kesetaraan. Pendekatan ini perlu diperkuat agar ijazah tidak menjadi tujuan akhir, melainkan salah satu modal untuk meningkatkan produktivitas.
Pendidikan kesetaraan juga tidak boleh melahirkan stigma sebagai pendidikan kelas kedua.
Negara mengakui jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal dalam sistem pendidikan nasional. Pada 2026, peserta Paket B bahkan mengikuti Tes Kemampuan Akademik bersama peserta dari berbagai PKBM, termasuk peserta berkebutuhan khusus. Hal tersebut menunjukkan bahwa jalur kesetaraan semakin ditempatkan dalam kerangka mutu dan keadilan pendidikan.
Surabaya dapat mengambil langkah lebih jauh. Pertama, pemerintah perlu memiliki peta tunggal warga yang belum menuntaskan pendidikan, bukan sekadar daftar nama. Data tersebut perlu menjelaskan usia, jenjang terakhir, alasan berhenti sekolah, status pekerjaan, kondisi ekonomi, lokasi tempat tinggal, dan kebutuhan pembelajaran. Dengan demikian, layanan dapat benar-benar disesuaikan dengan persoalan setiap kelompok.
Kedua, kualitas tutor harus menjadi prioritas. Penambahan titik belajar tanpa penguatan tenaga pendidik berisiko membuat perluasan akses hanya menghasilkan perluasan tempat, bukan peningkatan mutu. Insentif, pelatihan, komunitas belajar tutor, dan evaluasi pembelajaran perlu diperkuat.
Ketiga, ukuran keberhasilan harus diperluas. Pemerintah perlu mengetahui bukan hanya berapa orang yang mendaftar dan lulus, tetapi berapa yang bertahan, berapa yang melanjutkan ke perguruan tinggi, berapa yang memperoleh pekerjaan lebih baik, dan berapa yang mampu meningkatkan pendapatan setelah mengikuti program.
Keempat, hubungan dengan dunia kerja perlu dibangun lebih serius. Warga Paket C yang bekerja tidak membutuhkan pendidikan yang terpisah dari realitas ekonominya. Pembelajaran dapat dikaitkan dengan kebutuhan industri, usaha mikro, layanan publik, ekonomi digital, dan sektor kreatif. Dengan begitu, pendidikan kesetaraan menjadi jalan mobilitas sosial.
Langkah tersebut juga sejalan dengan semangat pembangunan manusia menuju Indonesia Emas 2045. Pembangunan tidak cukup menghasilkan kota dengan infrastruktur modern. Kota juga harus memastikan tidak ada warganya yang kehilangan kesempatan untuk belajar hanya karena perjalanan hidupnya pernah berbelok.
Krisna bukan sekadar program untuk mengembalikan warga ke bangku belajar. Ia adalah kesempatan kedua yang diberikan negara kepada mereka yang pernah kehilangan kesempatan pertama.
Karena itu, ukuran keberhasilannya bukan hanya berapa banyak ijazah yang diterbitkan, melainkan berapa banyak kehidupan yang berubah setelah ijazah itu berada di tangan pemiliknya.
Di tengah kota besar yang terus bergerak, pendidikan kesetaraan mengingatkan bahwa pembangunan manusia tidak boleh meninggalkan mereka yang berjalan lebih lambat. Sebab, kota yang benar-benar maju bukan hanya kota yang mampu menyediakan sekolah, tetapi kota yang selalu menyediakan jalan pulang menuju pendidikan.
Baca juga: Pemkot Surabaya siap terapkan deep learning di sekolah
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
