Api sudah dimuka, saatnya mengubah tanggap darurat menjadi tata kelola

Kini saatnya Indonesia beranjak dari sekadar "tanggap darurat" menuju "tanggap tata kelola" yang tegas, transparan, dan kredibel.

Jakarta (ANTARA) - Pagi belum terlalu tinggi ketika seorang pedagang tanaman hias mulai memeriksa deretan tanaman yang berjajar di depan lapaknya. Satu per satu pot diperhatikannya. Tangannya menyentuh permukaan media tanam untuk memastikan apakah tanah masih menyimpan cukup air.

Tanaman yang mulai kering segera disiram. Daun yang dipenuhi debu dibersihkan. Bagian yang menguning atau rusak dipangkas agar tidak mengganggu tanaman lainnya. Pekerjaan itu dilakukan sebelum tanaman benar-benar layu.

Tidak ada yang istimewa dari pekerjaan tersebut. Bagi pedagang tanaman hias, merawat tanaman merupakan bagian dari pekerjaan sehari-hari. Jika tanaman sehat, tetap segar, dan tumbuh baik, nilai jualnya pun terjaga.

Ia tidak menunggu kerusakan datang untuk kemudian mencari cara mengatasinya. Kondisi tanaman diperiksa lebih dahulu agar masalah dapat diketahui sebelum menjadi lebih besar.

Cara sederhana seorang pedagang tanaman hias dalam merawat dagangannya dapat menjadi cermin bagi Indonesia dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), yang kembali mengancam keanekaragaman hayati dan kesehatan pernapasan masyarakat.

Esensi masalahnya bukan lagi tentang seberapa cepat kita memadamkan kobaran api, melainkan bagaimana mengelola hutan dan lahan agar tidak rentan terbakar.

Ancaman ini kian nyata seiring dinamika iklim tahun ini. BMKG memproyeksikan fenomena El Nino bakal bertahan hingga akhir 2026, dengan puncaknya pada Agustus–September. Memanjangnya rentang hari tanpa hujan di berbagai daerah turut mempertinggi risiko kekeringan dan karhutla.

Di tengah ancaman tersebut, langkah pencegahan menjadi harga mati. Ketika lahan terlanjur membara dan mengering, energi serta biaya yang terkuras untuk pemadaman akan jauh lebih besar ketimbang investasi untuk menjaga kelembapan kawasan sejak awal.

Berdasarkan data Kementerian Kehutanan, total luas karhutla nasional sepanjang Januari hingga Agustus 2026 telah menembus 107.465,47 hektare, dengan rincian 54 persen di kawasan hutan dan 46 persen di areal penggunaan lain.

Sebarannya juga menunjukkan bahwa karhutla bukan persoalan satu wilayah tertentu saja. Kalimantan Barat mencatat luasan terbesar, (38.680,47 hektare), disusul Riau (15.477,95 hektare), Nusa Tenggara Timur (10.538,30 hektare), Maluku (7.091,07 hektare), dan Papua Selatan (6.281,81 hektare).

Esktalasi kebakaran kian mengkhawatirkan sejak akhir Juli. Di Sumatera Selatan, tercatat 520 kejadian kebakaran yang menghanguskan 664,87 hektare lahan di 12 kabupaten. Di saat yang sama, Jambi mencatat 213,05 hektare lahan terbakar di sembilan kabupaten dan dua kota.

Pada awal Agustus, kobaran api menyusup hingga ke area konservasi. Di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur, lebih dari 800 hektare bentang alam yang elok hangus berjelaga hanya dalam rentang waktu 10 hari.

Kebakaran hebat juga menghantam ekosistem gambut di Sumatera Selatan yang membentang di enam kabupaten/kota. Dampak paling krusial menerpa Ogan Ilir, Kota Palembang, dan Banyuasin—wilayah yang berbatasan langsung dengan kawasan pemukiman, infrastruktur jalan tol, depo BBM, dan pusat pemerintahan.

Warga setempat kini terpaksa bernapas di tengah kepungan kabut asap, dan aktivitas persekolahan pun terancam diliburkan jika hujan belum juga turun dalam sepekan ke depan.

Rangkaian kejadian tersebut menunjukkan bahwa karhutla bukan semata-mata akibat cuaca kering. Kondisi lahan, vegetasi yang mudah terbakar, serta aktivitas manusia turut menentukan seberapa cepat api berkembang dan meluas.

1 2 3 Tampilkan Semua

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.