Pemprov Kaltim perkuat pendataan dukung program Makan Bergizi Gratis

fokus utama Pemprov Kaltim saat ini adalah memastikan kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) , termasuk melakukan audit terhadap fasilitas yang telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen mendukung pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui penguatan data penerima manfaat dan pemantauan fasilitas pemenuhan gizi di daerah.

Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, di Samarinda, Jumat, mengatakan program MBG merupakan agenda strategis nasional yang wajib didukung bersama.

Program nasional ini, kata Sekda bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), mencegah stunting, serta menurunkan angka gangguan gizi pada anak sekolah dan kelompok rentan.

"Meskipun sebagian kewenangan berada di tingkat kabupaten/kota, perangkat daerah terkait di provinsi harus tetap berperan aktif dalam melakukan monitoring, pendataan, dan evaluasi pelaksanaan program nasional ini," ujar Sri Wahyuni usai mengikuti Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) bersama Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) secara virtual dari Kantor Gubernur Kaltim di Samarinda.

Ia mengatakan, fokus utama Pemprov Kaltim saat ini adalah memastikan kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) , termasuk melakukan audit terhadap fasilitas yang telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Untuk itu, Sekda memberikan perintah kepada Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim segera berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota dalam pengawasan operasional SPPG secara paralel demi menjaga standar mutu makanan .

Selain pengawasan fasilitas, Sri Wahyuni meminta dinas terkait mempercepat finalisasi data penerima manfaat secara akurat, khususnya kelompok anak yang mengalami stunting.

Sri Wahyuni menilai dengan pendataan yang valid penting sebagai tolak ukur terhadap dampak nyata program di lapangan, tujuannya agar pemerintah dapat mengevaluasi perkembangan kondisi kesehatan anak sebelum dan sesudah menerima intervensi gizi.

Sebelumnya dalam rakorsus tersebut, Mendagri Muhammad Tito Karnavian meminta kepada seluruh kepala daerah di Indonesia memberikan dukungan penuh terhadap pemutakhiran data penerima manfaat serta pengelolaan sisa makanan dan limbah oleh SPPG.

Mendagri menekankan pentingnya kerja sama antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar tata kelola program nasional ini berjalan efektif, terarah, dan transparan dalam mendukung upaya penanggulangan kemiskinan secara nasional.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.