Untuk pemerataannya sudah ada di 17 kabupaten/kota. Penerima manfaatnya ada sekitar 2.036.667 dengan jumlah dapur sekitar 800 SPPG yang operasional di 17 kabupaten/kota di Sumatera Selatan
Palembang (ANTARA) - Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Palembang mencatat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Sumatera Selatan telah menjangkau sebanyak 2.036.667 penerima manfaat yang tersebar di 17 kabupaten/kota.
Kepala KPPG Palembang Nurya Hartika Sari di Palembang, Jumat, mengatakan cakupan tersebut didukung sekitar 800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang telah beroperasi di seluruh wilayah Sumsel.
Pemerataan Program MBG, kata dia, masih terus dilakukan karena terdapat sejumlah wilayah yang belum sepenuhnya terjangkau. Penambahan SPPG akan disesuaikan dengan kesiapan infrastruktur dan pemenuhan persyaratan operasional.
"Untuk pemerataannya sudah ada di 17 kabupaten/kota. Penerima manfaatnya ada sekitar 2.036.667 dengan jumlah dapur sekitar 800 SPPG yang operasional di 17 kabupaten/kota di Sumatera Selatan," katanya.
Baca juga: BGN operasikan 500 dapur SPPG di Sumsel
Selain SPPG yang telah beroperasi, lanjutnya, masih terdapat sejumlah dapur MBG yang berada dalam tahap persiapan dan proses pemenuhan persyaratan sebelum dapat melayani penerima manfaat.
Dalam memastikan kelancaran program, KPPG juga melakukan evaluasi terhadap SPPG yang beroperasi maupun yang masih menjalani proses pemenuhan persyaratan.
Saat ini sebanyak 10 SPPG di Sumsel masih menjalani penghentian sementara operasional karena perlu memenuhi sejumlah persyaratan sebelum kembali beroperasi.
"Untuk di Sumsel ada 10 yang masih dalam tahapan suspensi sementara. Tetapi tetap kita tinjau melalui koordinator regional dan koordinator wilayah di masing-masing kabupaten/kota," ujarnya.
Menurutnya, persyaratan tersebut meliputi kesiapan infrastruktur, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang sesuai standar, pengelolaan limbah, serta pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Baca juga: KPPG Palembang evaluasi kepatuhan SPPG urus SLHS
"Harus memenuhi persyaratan, seperti IPAL yang sudah sesuai standar. Kemudian secara infrastrukturnya juga harus memenuhi, termasuk pengelolaan limbah," ucapnya.
Terkait kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Sumsel, Nurya mengatakan kondisi tersebut sejauh ini belum berdampak terhadap penerima manfaat Program MBG.
Apabila kondisi asap semakin memburuk hingga berdampak terhadap aktivitas sekolah, pelaksanaan MBG akan dikoordinasikan dengan instansi terkait, termasuk BPBD dan Dinas Pendidikan.
"Kalau ada kebijakan untuk meliburkan sekolah, tentunya akan ada koordinasi dari BPBD dengan dinas terkait, termasuk Dinas Pendidikan, kemudian disampaikan kepada KPPG untuk pelaksanaan program," kata Nurya Hartika.
Baca juga: BGN nonaktifkan sementara satu dapur MBG di OKU Sumsel
Pewarta: Ahmad Rafli Baiduri
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
