DPRD DKI minta Pemprov alokasikan anggaran untuk merawat jalur sepeda

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ) meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak hanya mempertahankan jalur sepeda, tetapi juga mengalokasikan kembali anggaran untuk perawatan dan pengembangannya.

Menurut dia, sejumlah fasilitas jalur sepeda saat ini mengalami kerusakan akibat keterbatasan anggaran.

"Anggarannya harus dihidupkan lagi, ditambah lagi. Karena memang waktu zaman (Gubernur) Pak Anies, kemudian sesudahnya belum selesai ke seluruh Jakarta, sehingga harus ditambah anggarannya," ujar MTZ di Jakarta, Jumat.

Lebih lanjut, dia menekankan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan jalur sepeda. Dia juga mengaku menemukan sejumlah jalur sepeda justru dimanfaatkan sebagai tempat parkir kendaraan atau aktivitas pedagang kaki lima (PKL).

Untuk itu, MTZ menilai pembangunan fasilitas publik seharusnya diikuti dengan pengawasan yang memadai sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Selain itu, dia juga melihat lemahnya pengawasan sebelumnya turut dipengaruhi kebijakan efisiensi anggaran.

"Saya mendorong untuk dihidupkan lagi jalur sepeda, maka harus ada pengawasan yang baik," ungkap MTZ.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan bersama dengan jajarannya segera membahas terkait jalur sepeda yang terdapat di sejumlah jalan di Jakarta.

“Mengenai fasilitas sepeda, karena kebetulan saya ini kan pesepeda, teman-teman sekalian tahu. Saya juga mendapatkan banyak masukan tentang hal itu. Dalam waktu dekat ini, Pemerintah DKI Jakarta akan membahas secara khusus mengenai fasilitas sepeda yang dimiliki,” ujar Pramono.

Dia menyebutkan dua opsi yang akan dilakukan terhadap jalur sepeda tersebut. Pertama, yakni tetap mempertahankan jalur sepeda tersebut, atau kedua, yaitu mengubahnya sehingga menjadi lebih bermanfaat.

Pramono mengakui bahwa sebagai pegiat sepeda, ia perlu mempertimbangkan berbagai masukan sebelum menentukan kebijakan terkait fasilitas jalur sepeda di Jakarta.

“Apakah masih perlu dipertahankan atau diubah, nanti kami akan putuskan dalam rapat,” imbuh Pramono.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.