DPR prioritaskan daerah 3T dalam pengawasan revitalisasi sekolah

Jakarta (ANTARA) - Komisi X DPR RI akan mengawasi program revitalisasi 74 ribu satuan pendidikan pada 2026 agar tepat sasaran dengan memprioritaskan sekolah yang membutuhkan, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

"Ya, kalau kita melihat pidato Pak Prabowo tadi bahwa revitalisasi sekolah itu dilaksanakan sampai dengan 2029. Nah, 2026 ini 74.000 sekolah akan direvitalisasi," kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat.

Lalu mengatakan program revitalisasi mencakup satuan pendidikan mulai dari pendidikan anak usia dini hingga jenjang pendidikan dasar dan menengah di berbagai daerah.

Menurut dia, Komisi X DPR mendukung program tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.

Namun, ia menegaskan pelaksanaannya perlu diawasi untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan sekolah yang paling membutuhkan mendapatkan prioritas.

"Tentu kami di Komisi X akan mengawasi agar ini juga tidak disalahgunakan, agar tepat sasaran dan prioritas bagi daerah terdepan, tertinggal, terluar (3T) yang memang sekolahnya masih sangat membutuhkan," katanya.

Selain revitalisasi sekolah, Lalu mengatakan Komisi X DPR masih menunggu pemerintah menyampaikan formula atau skema peningkatan kesejahteraan guru.

"Kami sangat mendukung, tetapi ada satu tadi yang sebenarnya kami tunggu di Komisi X adalah bagaimana pemerintah mengajukan formula atau skema tentang kesejahteraan guru," katanya.

Menurut dia, persoalan kesejahteraan guru akan dibahas lebih lanjut bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam pembahasan pagu anggaran definitif.

"Karena itu tadi tidak disebut, maka di rapat pembahasan pagu definitif, tentu kami akan bahas bersama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah," ujarnya.

Presiden Prabowo Subianto pada Jumat menyampaikan keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dalam Rapat Paripurna DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.