Pemerintah bangun 30 GW PLTS dan hentikan 13 GW PLTD tahun ini

Tidak masuk akal jika pulau-pulau terpencil kita terus menunggu kapal pembawa BBM solar untuk memperoleh listrik. Ongkos ekonominya terlalu tidak efisien

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah akan membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 30 gigawatt (GW) dan menghentikan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) sebesar 13 GW pada tahun 2026.

Dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya di Jakarta, Jumat, Prabowo mengatakan pembangunan PLTS tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat kemandirian energi nasional.

Presiden mengatakan Indonesia memiliki potensi energi surya yang besar karena mendapatkan sinar matahari hampir sepanjang tahun. Kondisi tersebut dinilai dapat dimanfaatkan untuk menyediakan listrik, terutama di wilayah terpencil.

“Tidak masuk akal jika pulau-pulau terpencil kita terus menunggu kapal pembawa BBM solar untuk memperoleh listrik. Ongkos ekonominya terlalu tidak efisien,” ujarnya.

Prabowo mengatakan pemanfaatan PLTS juga dapat memperkuat kemandirian energi nasional karena mengurangi kebutuhan terhadap BBM untuk pembangkit listrik.

Pemerintah menargetkan pembangunan PLTS secara bertahap hingga mencapai kapasitas 100 GW.

Berdasarkan perhitungan Kementerian Koordinator Perekonomian, kapasitas tersebut berpotensi menghemat biaya pokok produksi listrik hingga Rp73,9 triliun per tahun.

Selain itu, penggunaan energi surya dalam skala besar juga diperkirakan dapat mengurangi kebutuhan impor BBM dan menghemat devisa.

Sejalan dengan target pengembangan PLTS tersebut, Prabowo juga mendorong setiap desa memiliki PLTS berkapasitas 1 MW apabila memiliki lahan yang memadai.

“Idealnya, setiap desa bisa memiliki PLTS 1 Megawatt. Kalau desa itu mau siapkan lahan, kita bisa. yakinkan bahwa mereka bisa dapat PLTS 1 MW 1 desa,” ucapnya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.