Kemenkes berhasil menghemat Rp10,25 triliun untuk alat kesehatan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berhasil melakukan penghematan Rp10,25 triliun atau 52 persen dari harga alat kesehatan pada 2026 sebagai bagian dari peningkatan kualitas layanan kesehatan di tengah efisiensi anggaran.

"Ada penghematan Rp10,25 triliun atau 52 persen dari harga alat kesehatan yang sebelumnya terjadi pembeliannya," kata Menkes Budi Gunadi Sadikin dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Jakarta, Jumat.

Pihaknya telah melakukan sentralisasi pembelian alat-alat kesehatan yang berasal dari pinjaman Bank Dunia yang cukup besar, seperti cath lab (laboratorium kateterisasi) yang sebelumnya seharga Rp14-15 miliar menjadi Rp8 miliar.

"Jadi, untuk pengadaan 2026, ini contohnya tadi Bapak Presiden sampaikan, penghematan. Kontrak ini sudah dilakukan. Jadi, dari harga estimasi (cath lab) yang Rp19,39 triliun, karena kita sentralisasi pengadaannya, kita bisa menekan sampai Rp9 triliun," ujar dia.

Pihaknya saat ini juga sedang mulai konsolidasi pembelian obat di seluruh rumah sakit Kementerian Kesehatan.

"Setiap tahun, kita membeli sekitar Rp5 triliun obat dan consumable dari Kementerian Kesehatan, harganya berbeda-beda untuk merek yang sama dari masing-masing rumah sakit, sekarang kita konsolidasi. Dari harga konsolidasinya, kita bisa menghemat 32 persen ya, ini mendekati Rp1 triliun," katanya.

Kemenkes akan mereplikasi penghematan dengan cara sentralisasi pembelian tersebut ke 1.000 rumah sakit umum daerah (RSUD) seluruh Indonesia.

"Sehingga kita bisa menghemat ini saya rasa triliunan sampai puluhan triliun, karena belanjanya nanti kita samakan kodenya, dan kita sedang dalam proses finalisasi, mudah-mudahan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) nanti kita bisa luncurkan segera ya program ini," katanya.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah siap membangun dan merevitalisasi 441 RSUD untuk memperkuat layanan kesehatan di seluruh Indonesia.

"Kita akan membangun dan merevitalisasi 441 rumah sakit umum daerah. Setiap dari 514 kabupaten dan kota kita harus memiliki rumah sakit canggih yang bisa menyelamatkan rakyat secepat mungkin," ujarnya dalam penyampaian pengantar atau keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya di Gedung MPR RI, Jakarta.

Menurut dia, pembangunan dan revitalisasi tersebut bagian dari upaya memastikan setiap kabupaten dan kota memiliki rumah sakit dengan fasilitas kesehatan yang memadai dan mampu memberikan layanan secara cepat kepada masyarakat.

Sebagai tahap awal, pemerintah telah membangun 66 rumah sakit di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Dari jumlah tersebut, 22 rumah sakit telah beroperasi.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.