Menko PM: Pemberdayaan jadi kunci, negara harus hadir untuk rakyat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menilai kehadiran negara bagi masyarakat harus diwujudkan melalui kebijakan yang memberikan perlindungan sosial, juga mendorong masyarakat untuk bangkit, mandiri, dan memiliki masa depan yang lebih baik.

"Pemberdayaan harus menjadi proses yang utuh. Perlindungan sosial memastikan masyarakat tidak jatuh lebih dalam, sementara pemberdayaan membuka jalan agar masyarakat bisa bangkit, mandiri, dan memiliki masa depan yang lebih baik," kata Muhaimin Iskandar setelah menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPD RI dan DPR RI Tahun 2026 di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, semangat tersebut sejalan dengan pidato Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan komitmen pemerintah untuk menghadirkan negara di tengah masyarakat dan mempercepat penyelesaian berbagai persoalan rakyat.

Presiden menyampaikan dalam 21 bulan atau 663 hari pemerintahan, telah diputuskan dan dijalankan 121 kebijakan transformatif.

Pemerintah, menurut Presiden, berpedoman pada amanat UUD 1945, kepentingan nasional dan kemakmuran rakyat, percepatan penyelesaian kesulitan rakyat, serta kepentingan rakyat dan generasi mendatang.

"Republik ini tidak didirikan agar negara sekadar ada, republik ini didirikan agar rakyat tidak akan pernah merasa sendiri agar rakyat merasa pemerintah ada di sampingnya," ujar Presiden.

Salah satu wujud komitmen tersebut adalah Program Sekolah Rakyat.

Presiden menyampaikan pemerintah telah membuka 84 Sekolah Rakyat permanen untuk memberikan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama yang menyediakan pendidikan formal, pendidikan karakter, tempat tinggal, serta pemenuhan kebutuhan dasar.

Program ini menjadi bagian dari upaya memutus mata rantai kemiskinan melalui pembangunan sumber daya manusia.

Sementara di bidang kesehatan, Presiden menyampaikan Program Cek Kesehatan Gratis telah menjangkau 108 juta orang dan tersedia di 10.255 puskesmas di 38 provinsi.

Pemerintah juga membangun dan meningkatkan rumah sakit di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar serta menanggung iuran JKN bagi 96,8 juta warga tidak mampu.

Digitalisasi perlindungan sosial juga terus diperluas untuk meningkatkan ketepatan sasaran dan transparansi.

Digitalisasi pendaftaran Program Keluarga Harapan (PKH) telah berjalan di 153 kabupaten/kota pada 38 provinsi dengan lebih dari tiga juta keluarga terdaftar.

Menko Muhaimin Iskandar menegaskan berbagai program tersebut perlu dikoordinasikan secara terpadu agar intervensi pemerintah tidak berjalan sendiri-sendiri dan manfaatnya semakin dirasakan masyarakat.

"Kehadiran negara pada akhirnya harus dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama mereka yang paling membutuhkan," katanya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.