Surabaya (ANTARA) - Bendera Merah Putih berkibar di halaman kampung, puncak gunung, kawasan perbatasan, hingga ruang-ruang yang jauh dari panggung upacara kenegaraan.
Di balik beragam pernak-pernik itu, peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menyimpan pertanyaan yang lebih mendasar, bagaimana kemerdekaan dimaknai setelah Indonesia merdeka selama 81 tahun?
Pertanyaan itu penting karena upacara kemerdekaan kini hadir dalam banyak bentuk. Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji dijadwalkan memimpin upacara Detik-Detik Proklamasi dari Goa Luweng Ombo, sementara 500 pendaki membawa Merah Putih ke Puncak Ogal Agil, Gunung Arjuno, Jawa Timur.
Bendera Merah Putih raksasa akan dikibarkan saat upacara di lereng Gunung Merapi, Bukit Klangon, Cangkringan, Sleman, D.I. Yogyakarta. Di kawasan perbatasan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan juga menggelar upacara secara serentak di 15 pos lintas batas negara.
Ragam lokasi itu memperlihatkan bahwa upacara tidak lagi sekadar seremoni yang berpusat di halaman kantor pemerintahan. Ia bisa berlangsung di kedalaman bumi, ketinggian gunung, pulau-pulau perbatasan, bahkan di dalam akuarium. Ancol, misalnya, menyiapkan pengibaran Merah Putih di akuarium ikan hiu sebagai bagian dari rangkaian peringatan kemerdekaan.
Pernak-pernik semacam itu tentu memiliki daya tarik. Hanya saja, kemeriahan tidak boleh membuat substansi kemerdekaan justru tersisih. Bendera, lomba, panggung hiburan, parade, dan upacara semestinya menjadi pintu masuk untuk mengingat kembali alasan sebuah bangsa merayakan kemerdekaannya.
Tema HUT Ke-81 RI tahun ini, “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”, memberikan kerangka yang cukup jelas. Tema tersebut bukan sekadar slogan visual, tetapi mengandung arah yang harus diterjemahkan ke dalam kehidupan sehari-hari.
Simbol bergerak
Salah satu perkembangan menarik pada peringatan tahun ini adalah keterlibatan publik dalam menentukan identitas visual kemerdekaan. Untuk pertama kalinya, masyarakat dilibatkan melalui pemungutan suara dalam memilih logo resmi HUT RI.
Sebanyak 68.569 suara masuk dalam pemungutan suara 24 hingga 28 Juni 2026. Karya Fajar Novario dari Padang, Sumatera Barat, memperoleh 30.699 suara atau sekitar 44,73 persen dan ditetapkan sebagai logo resmi. Proses tersebut menunjukkan bahwa simbol kenegaraan dapat dibangun melalui partisipasi masyarakat, bukan hanya keputusan birokrasi.
Pilihan itu menarik karena logo sesungguhnya bukan hanya gambar. Ia merupakan bahasa visual yang membawa gagasan mengenai persatuan, keberagaman, dan masa depan. Fajar dan timnya mengembangkan desain dengan merefleksikan cara pandang para pendiri bangsa terhadap keberagaman Indonesia.
Dalam konteks itu, simbol kemerdekaan perlu dipahami sebagai sesuatu yang bergerak. Maknanya tidak boleh berhenti pada bentuk, warna, atau angka. Merah Putih yang dikibarkan di puncak gunung, misalnya, akan mempunyai arti yang lebih kuat apabila kegiatan tersebut juga memperkuat kesadaran menjaga lingkungan.
Hal itu terlihat dalam Ekspedisi 81 di Gunung Arjuno. Selain pengibaran bendera, kegiatan tersebut mencakup penanaman 500 batang Ficus dan cemara gunung, pemasangan papan imbauan pencegahan kebakaran, serta pembersihan jalur pendakian. Kemerdekaan kemudian diterjemahkan menjadi tindakan merawat ruang hidup.
Pemaknaan semacam itu penting untuk diperluas. Kedaulatan tidak hanya berbicara tentang wilayah dan pertahanan. Ia juga berkaitan dengan kemampuan bangsa menjaga sumber air, pangan, keanekaragaman hayati, ruang hidup, serta kekayaan pengetahuan yang dimiliki Indonesia.
Karena itu, upacara di Goa Luweng Ombo juga memiliki pesan yang menarik. Ekspedisi yang berlangsung pada 9 hingga 19 Agustus 2026 membawa misi eksplorasi, pemetaan, penelitian, konservasi, dan dokumentasi kawasan karst. Peringatan kemerdekaan dipadukan dengan kerja pengetahuan dan perlindungan lingkungan.
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
