Agenda tersembunyi IMF dalam krisis ekonomi

Agenda mereka adalah agar AS dapat menguasai kawasan Timur Tengah Raya, sebuah wilayah luas yang membentang dari Indonesia hingga Maroko

Jakarta (ANTARA) - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat fluktuatif. Jumat (14/8/2026) di pasar valuta asing rupiah berada di kisaran Rp 17.000.

Sejumlah pengamat menyebutkan tekanan terhadap rupiah ini dipicu sentimen global, antara lain ketidakpastian geopolitik dan antisipasi pasar terhadap data inflasi Amerika Serikat. Bukan karena faktor fundamental ekonomi domestik.

Ini juga menjadi alasan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak tawaran pinjaman dari Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia, senilai 20 miliar–30 miliar dolar AS. Alasan Purbaya, seperti dikutip Antaranews (21 April 2026), Indonesia saat ini memiliki persediaan hampir 25 miliar dolar AS.

Keputusan Purbaya menolak tawaran pinjaman IMF dan Bank Dunia saat pertemuan Musim Semi IMF-Bank Dunia, 13-17 April di Washington DC, Amerika Serikat, tersebut layak diapresiasi. Selain karena ketersediaan dana Indonesia, juga soal dampak politik yang dapat timbul dari pinjaman tersebut.

Sejarah kelam mencatat, bantuan IMF pada 1998, tidak memperbaiki kondisi Indonesia, bahkan semakin memperburuk, yang berlanjut dengan krisis politik. Bermula pada Juli 1997, nilai baht Thailand jatuh. Ini merembet ke Indonesia. Nilai tukar rupiah anjlok dari sekitar Rp2.500 per dolar AS menjadi sekitar Rp 13.673, IMF datang menawarkan bantuan menstabilkan rupiah.

Atas saran tim ekonomi, di antaranya Widjojo Nitisastro — arsitek utama ekonomi Orde Baru — Presiden Soeharto menerima tawaran IMF. Pada 31 Oktober 1997, Menteri Keuangan Mar'ie Muhammad dan Gubernur BI Sudradjat Djiwandono menandatangani Letter of Intent (LoI) pertama. Namun, nilai rupiah tidak kunjung stabil, bahkan semakin lemah.

LoI pertama disusul LoI kedua pada 15 Januari 1998. Isinya memuat sekitar 50 butir kebijakan, antara lain reformasi struktural, restrukturisasi perbankan, pengetatan fiskal dan moneter, serta liberalisasi ekonomi, untuk pencairan bantuan IMF sebagai bantuan darurat krisis.

LoI ini ditadatangani Pak Harto di rumahnya Jl Cendana, Jakarta. Publik tentu masih ingat Direktur Pelaksana IMF Michel Camdessus menyilangkan tangannya di dada saat Pak Harto menunduk membubuhkan tanda tangannya, yang memberi kesan arogansi IMF.

LoI kedua semakin memperburuk keadaan. Penutupan16 bank berdasarkan anjuran IMF, menimbulkan kepanikan (rush). Ini memperparah krisis. Nilai rupiah semakin lemah.

Melihat situasi tersebut, Pak Harto mulai ragu niat baik IMF. Pak Harto mengundang Fuad Bawazier, ekonom lulusan Universitas Gadjah Mada, yang saat itu memimpin Direktorat Jenderal Pajak. Fuad beda pandangan dengan Widjojo Nitisastro yang menyarankan Pak Harto menerima IMF. Fuad menolak IMF.

Melalui Fuad, Rini Soemarno, dan Renee Zecha, pemimpin perusahaan modal ventura keuangan, Pak Harto diperkenalkan dengan Steve Hanke, Guru Besar ekonomi di Johns Hopkins University, Amerika Serikat. Hanke dikenal sebagai pakar di bidang kebijakan moneter, penasihat ekonomi sejumlah pemimpin dunia, termasuk Presiden Ronald Reagan.

Dalam sejumlah pertemuan dengan Pak Harto, Steve Hanke menyarankan penerapan sistem CBS (Currency Board System), yang mematok rupiah terhadap semua mata uang asing, termasuk dolar AS. Saat itu, nilai rupiah tertekan sekitar Rp13.673 per satu dolar AS.

1 2 3 Tampilkan Semua

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.