MPR: HUT Ke-81 RI momentum wujudkan kebijakan yang adil dan merata

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengatakan Hari Ulang Tahun Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia merupakan momentum untuk mewujudkan kebijakan yang semakin adil dan merata.

Lestari, dalam keterangannya diterima di Jakarta, Senin, mengatakan momentum peringatan hari kemerdekaan harus menjadi titik tolak untuk memperkuat kembali komitmen bersama terhadap cita-cita yang terkandung dalam konstitusi.

"Memasuki 81 tahun kemerdekaan, harus menjadi momentum pemerintah bersama setiap anak bangsa untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang semakin berdaulat dalam menentukan arah pembangunan, semakin adil dalam mendistribusikan hasil pembangunan, dan semakin makmur karena seluruh rakyat memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang," ucap Rerie, sapaan akrabnya.

HUT Ke-81 Kemerdekaan RI mengangkat tema "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur". Untuk mewujudkan tema tersebut, kata dia, perlu dukungan seluruh elemen bangsa serta kepastian bahwa hasil pembangunan dinikmati seluruh rakyat.

Salah satu isu yang disoroti Lestari ialah sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Menurut dia, masih ada ketimpangan dalam penerapan DTSEN dan mekanisme desil sebagai bagian instrumen pemerataan dalam pembangunan nasional.

Pemerintah telah menetapkan DTSEN sebagai basis data utama untuk berbagai program perlindungan sosial mencakup 95,3 juta keluarga dan 289,3 juta individu di Indonesia.

Namun, Rerie mendapati masih ada masyarakat yang hidup dalam keterbatasan, tetapi ditempatkan pada desil tinggi sehingga kehilangan akses terhadap bantuan. Kondisi itu harus diperbaiki sehingga sistem desil tidak menciptakan ketidakadilan baru.

"Dengan mengusung tema 'Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur' pada HUT Ke-81 ini, kita harus memastikan bahwa sistem desil benar-benar membantu negara menghadirkan keadilan sosial bagi rakyat secara tepat," ucapnya.

Selain itu, Lestari juga menekankan urgensi pemerataan kesempatan ekonomi.

Dia mengatakan perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat di daerah tertinggal, serta pelaku UMKM harus memperoleh akses yang lebih luas terhadap pendidikan, pembiayaan, teknologi, pasar, dan kesempatan kerja.

Ia juga mengingatkan setiap kebijakan pembangunan mesti memiliki target yang jelas, berbasis data, terukur, dan dapat dievaluasi secara terbuka. Kebijakan juga harus mampu menghubungkan pembangunan pusat dan daerah agar pertumbuhan dapat merata.

"Yang kita perlukan bukan sekadar kebijakan yang baik di atas kertas, tetapi pelaksanaan yang konsisten, pengawasan yang kuat, dan keberpihakan yang nyata kepada masyarakat," katanya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.