Pada masa Kasimo, ancaman datang dalam bentuk blokade kapal perang. Sekarang, “blokade” hadir dalam wujud perubahan iklim, kerentanan rantai pasok global, konflik geopolitik, fluktuasi harga pupuk, hingga spekulasi pasar komoditas internasional

Sleman, DIY (ANTARA) - Setiap Agustus, Bangsa Indonesia mempunyai tradisi untuk mengingat jati dirinya sendiri.

Bendera merah putih muncul di kantor pemerintahan, sekolah, warung, depan rumah, hingga pagar gang-gang sempit yang pada hari-hari biasa lebih semarak dengan jemuran.

Anak-anak riang dalam aneka lomba khas 17-an. Orang dewasa berusaha menaklukkan batang pinang yang licin. Emak-emak ikut turun ke arena. Sementara itu, dari pengeras suara, lagu-lagu perjuangan diputar berulang-ulang.

Untuk beberapa pekan, sejarah menjadi bagian dari pemandangan sehari-hari.

Barangkali memang demikianlah cara kita merawat ingatan. Kita membutuhkan upacara, bendera, lagu, dan berbagai lomba agar kemerdekaan tidak berubah menjadi sekadar tanggal merah di kalender.

Akan tetapi setiap perayaan mempunyai akhir. Setelah upacara selesai, bendera diturunkan, panggung dibongkar, hadiah lomba dibawa pulang, dan lapangan kembali sepi. Kita pun kembali kepada urusan sehari-hari.

Di sinilah pertanyaan tentang kemerdekaan menjadi lebih konkret: apa sebenarnya yang membuat sebuah bangsa tetap merdeka?

Kemerdekaan bisa jadi lahir setelah melewati gemuruh peluru di medan perang atau melalui ketukan palu di ruang sidang diplomasi. Namun, napas keberlanjutannya justru harus diuji di atas piring-piring warganya.

Lebih dari tujuh dekade lalu, seorang lelaki Jawa yang menjunjung tinggi moto Salus populi supremalex (kepentingan rakyat, hukum tertinggi) bernama Ignatius Joseph Kasimo Hendrowahyono telah mengingatkan hal itu.

Kasimo adalah pahlawan nasional, tapi ia tidak memimpin pasukan di medan perang. Ia juga bukan orator yang pidatonya terus dikenang dan dikutip.

Dalam foto-foto sejarah, ia tampak sederhana, berkacamata, dengan wajah yang tidak segera membawa kita pada gambaran seorang tokoh revolusi.

Cara Kasimo melihat kemerdekaan juga berbeda. Ia tidak, terutama memandang Republik dari panggung politik atau hiruk-pikuk revolusi, melainkan dari hal-hal keseharian, seperti sawah, petani, koperasi, bibit, ternak, distribusi pangan, dan nasi di atas piring.

Dari hal keseharian itu kita bisa memahami kegelisahannya. Bagi Kasimo, satu negara boleh saja memiliki bendera, pemerintahan, dan batas wilayah. Akan tetapi satu bangsa tak benar-benar berdaulat jika belum mampu menghidupi dan memberi makan rakyatnya sendiri.

Republik harus makan

Sebagai salah satu pendiri Partai Katolik Indonesia dan tokoh pergerakan nasional yang vokal, Kasimo bukan sosok yang muncul tiba-tiba. Pengalamannya memperjuangkan hak-hak rakyat sejak masa kolonial membentuk pandangannya terhadap ketidakadilan ekonomi.

Ia menjadi anggota Volksraad pada 1931–1942. Setelah Republik berdiri, ia dipercaya menangani urusan pangan. Dalam Kabinet Hatta I, ia menjabat Menteri Persediaan Makanan Rakyat pada 1948–1949.

Sebagai Menteri Persediaan Makanan Rakyat, dan kemudian Menteri Pertanian, ia memikul salah satu beban paling berat setelah proklamasi, yakni memastikan bangsa yang baru lahir tidak mati kelaparan di tengah kekacauan revolusi.

Menurut penelusuran Anthony Reid (2015), selama masa revolusi fisik (1945–1949), Kasimo berupaya keras mengatasi kelangkaan pangan akibat blokade Belanda. Ia menginisiasi sistem distribusi beras yang melibatkan laskar rakyat dan koperasi untuk menembus wilayah-wilayah yang terisolasi.

Keadaan Indonesia ketika itu jauh dari normal. Republik bukan hanya menghadapi ancaman militer Belanda yang ingin kembali berkuasa. Blokade ekonomi mengganggu distribusi pangan, infrastruktur porak-poranda, dan produksi pertanian menurun. Kelaparan bukan sekadar kemungkinan, melainkan ancaman yang berdiri di depan pintu.

Kasimo memahami sesuatu yang sangat mendasar, bahwa satu negara mungkin memenangi perang secara militer, tetapi tetap kalah secara moral dan sosial apabila rakyatnya tidak dapat makan.

Dari kesadaran itu dirancanglah Kasimo Plan (1948–1950). Program tersebut bukan sekadar ajakan meningkatkan hasil panen, melainkan cetak biru program Republik yang baru berdiri untuk dapat bertahan hidup melalui pertanian.

Kasimo menginisiasi pembukaan lahan baru, penggunaan benih unggul, perbaikan irigasi, penghijauan untuk menjaga kesuburan tanah, hingga larangan menyembelih ternak produktif agar tenaga pengolah sawah tetap terpelihara.

Bagi Kasimo, beras bukan sekadar soal sumber kalori, tapi soal stabilitas negara. Sawah merupakan benteng pertahanan republik yang tak kalah penting dari garis depan pertempuran. Padi pun bukan sekadar tanaman, tetapi representasi politik, ekonomi, sekaligus martabat bangsa.

Menarik membayangkan Kasimo berjalan menembus lorong waktu ke Indonesia hari ini, ketika isu pangan kembali menjadi prioritas negara.

Pria yang lahir di Yogyakarta pada 10 April 1900 mungkin akan kagum melihat jalan tol yang membelah pulau, bendungan baru, dan mesin panen modern. Namun, matanya akan paling tajam tertuju pada dua agenda besar: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan target Swasembada Beras.

Ketika pemerintah meluncurkan MBG dengan sasaran puluhan juta anak sekolah dan ibu hamil, Kasimo dipastikan akan mengangguk setuju. Baginya, program semacam itu merupakan wujud konkret dari prinsip bahwa republik membutuhkan rakyat yang sehat. Aliran anggaran ke dapur-dapur lokal juga dapat menjadi strategi investasi sumber daya manusia, sekaligus menggerakkan ekonomi kerakyatan hingga tingkat desa.

Meski demikian, Kasimo tentu akan mengajukan pertanyaan tentang fondasinya. Ia tahu bahwa program distribusi makanan sebesar MBG hanya akan berkelanjutan jika ditopang ketersediaan pangan domestik yang kuat.

Di sinilah ia akan melihat dengan cermat upaya mempercepat swasembada beras.

Bagi Kasimo, swasembada bukan sekadar angka produksi yang menembus rekor. Swasembada adalah jaminan bahwa bangsa ini tidak terlalu rentan terhadap gejolak pasar global maupun blokade terselubung.

Dunia memang telah jauh berubah. Pada masa Kasimo, ancaman datang dalam bentuk blokade kapal perang. Sekarang, “blokade” hadir dalam wujud perubahan iklim, kerentanan rantai pasok global, konflik geopolitik, fluktuasi harga pupuk, hingga spekulasi pasar komoditas internasional.

Tak ada lagi meriam Belanda yang diarahkan ke pelabuhan Indonesia yang berdaulat.

Namun, kemerdekaan dan kedaulatan mempunyai cara yang sederhana untuk menguji dirinya sendiri dengan hal konkret: Seorang ibu membuka tempat beras dan tahu bahwa masih ada cukup untuk makan esok hari; seorang anak dengan lahap makan makanan yang cukup bergizi untuk tumbuh dan belajar; atau seorang tukang sayur menjual ayam dan cabai dengan santuy harganya terkendali.

Di situlah kedaulatan menemukan bentuknya yang paling nyata. Bukan di langit tempat bendera berkibar, melainkan di atas piring.

Setiap 17 Agustus, bendera merah putih akan kembali dikibarkan. Kita akan kembali ikut lomba, menyanyikan lagu perjuangan, mengikuti upacara, dan mengenang mereka yang telah memperjuangkan Republik.

Setelah 17-an selesai, kehidupan rutin dimulai lagi setiap pagi. Kita pun sarapan lagi dan kembali sibuk memperdebatkan apakah bubur ayam harus diaduk atau tidak, sementara bahan-bahan di dalamnya sudah tidak perlu menempuh perjalanan lintas benua hanya untuk berdaulat di mangkok kita.

Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.