Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan bahwa Sensus Ekonomi di wilayah Jakarta Barat (Jakbar) telah mencapai 92 persen dari total target sebanyak 1.042.543 keluarga dan usaha.
"Sampai hari ini sudah 92 persen," kata kata Kepala BPS Jakbar, Muhammad Noval, saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.
Noval mengatakan, kendati mendapat banyak stigma negatif dari para responden pada awal-awal sensus, kini respons masyarakat menjadi lebih positif setelah diberi pengertian melalui sosialisasi oleh petugas lapangan.
"Ya Alhamdulillah, memang waktu awal-awal sensus, sampai pertengahan, isu negatif itu kan sangat banyak, hoaks yang mungkin mendominasi. Tapi kalau kami lihat belakangan ini.....narasi positifnya yang lebih banyak dari pada negatifnya," kata Noval.
Kendala baru yang dihadapi kini, kata Noval, adalah menyelesaikan sensus terhadap delapan persen terakhir.
"Sisa delapan persen ini memang, dalam tanda kutip ya, lebih berat. Karena yang disisakan ini kan, perumahan elit, apartemen, ya kan, sama perusahaan-perusahaan besar. Jadi ada tantangan sendiri," kata Noval.
Pihaknya pun berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Jakarta Barat demi kelancaran penyelesaian sensus.
"Oleh karena itu kan kami komunikasi aktif sama pemerintah kota, kita dibantu juga dari pihak kelurahan untuk mendukung pelaksanaan sensus ini, terutama ya perumahan elit ini," tutur Noval.
Noval menegaskan, sensus yang dilakukan mulai 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026 bertujuan memetakan informasi mengenai kondisi dan potensi perekonomian usaha/perusahaan maupun keluarga.
"Kemudian pemerintah juga ingin mendapatkan informasi mengenai struktur usaha, sektor-sektor apa, atau lapangan usaha apa yang dominan di masyarakat. Apakah yang dominan itu perdagangan, transportasi, atau penyediaan makanan dan minuman? Serta berapa persen share atau peranan tiap-tiap sektor tersebut?," ujar Noval.
Dengan demikian, kata dia, pemerintah bisa mendapat gambaran ekonomi suatu wilayah serta perbandingannya dengan wilayah lain.
Noval melanjutkan, pihaknya memiliki total 1.648 petugas Sensus Ekonomi. "Petugas Pendata Lapangan (PPL) ada 1.461 orang dan Petugas Pemeriksa Lapangan (PML) ada 187 orang.
Noval memastikan keamanan data masyarakat yang dikumpulkan selama proses pendataan berlangsung.
Ia menyebut perlindungan data dijamin melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik serta regulasi lain yang berlaku.
“Keamanan data itu dijamin oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 97 tentang Statistik dan peraturan-peraturan lain yang berlaku,” imbuhnya.
Baca juga: Prabowo: Data sensus ekonomi jadi dasar penyusunan kebijakan
Baca juga: Memotret ekonomi Indonesia dari Kepri
Baca juga: BPS: Sensus Ekonomi 2026 perbarui data struktur perekonomian nasional
Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.