Hak Asasi Manusia juga meliputi program makan bergizi gratis. Makan itu HAM
Timika (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan cek kesehatan gratis merupakan bagian dari upaya pemerintah memenuhi hak dasar masyarakat, terutama hak atas pangan dan kesehatan.
Pigai menyampaikan hal tersebut saat meresmikan Pusat Studi HAM di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Mimika, di Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Selasa.
Menurut dia, pemenuhan HAM tidak hanya berkaitan dengan penanganan kasus kekerasan atau pelanggaran hukum, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Baca juga: Menteri Pigai dukung pembentukan Pusat Studi HAM di Timika
"Hak Asasi Manusia juga meliputi program makan bergizi gratis. Makan itu HAM. Siapa manusia di dunia, para penjahat maupun malaikat, yang menolak makan? Maka kebijakan pemerintahan terkait dengan makan adalah untuk hak hidup, hak atas pangan, Hak Asasi Manusia," kata Pigai.
Ia mengatakan kebijakan pemenuhan pangan melalui program pemerintah perlu dilihat sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam memenuhi hak hidup masyarakat.
Apabila dalam pelaksanaannya terdapat kendala teknis maupun persoalan manajemen, kata dia, hal tersebut perlu diperbaiki agar manfaat program dapat diterima masyarakat.
Pigai juga menilai akses terhadap layanan kesehatan merupakan bagian penting dari pemenuhan HAM, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pedalaman dan menghadapi keterbatasan akses layanan medis.
Baca juga: Menteri HAM siapkan sanksi bagi perusahaan yang terbukti langgar HAM
Menurut dia, pemeriksaan kesehatan secara berkala membantu masyarakat mengetahui kondisi kesehatannya sehingga upaya pencegahan maupun penanganan penyakit dapat dilakukan lebih awal.
"Hari ini Prabowo Subianto menghadirkan cek kesehatan gratis bagi seluruh Bangsa Indonesia supaya dia tahu kesehatannya. Hidup sehat adalah amanat agung dari Tuhan Yang Maha Kuasa untuk mempertahankan kehidupan dan keutuhan manusia," ujar Pigai.
Ia menekankan pemenuhan hak atas pangan dan kesehatan perlu berjalan seiring dengan upaya pemerintah meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah yang memiliki keterbatasan akses pelayanan dasar.
Baca juga: Pigai dorong penguatan advokasi warga di wilayah konflik
Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.