Menteri LH serukan tanggung jawab kolektif aksi iklim di forum BRICS

Jakarta (ANTARA) - Menteri Lingkungan Hidup (LH) RI Moh Jumhur Hidayat menyerukan pentingnya tanggung jawab kolektif seluruh pihak mengatasi polusi dan perubahan iklim dalam pertemuan para Menteri Lingkungan BRICS (Brasil, Rusia, India, China, South Afrika).

Menteri LH/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Jumhur dalam keterangan dikonfirmasi dari Jakarta, Rabu, menyampaikan kritik sekaligus keprihatinan karena sejumlah negara maju dengan kekuatan ekonomi raksasa justru mundur dari tanggung jawab kolektif mengatasi polusi dan perubahan iklim meski masih menjadi penyumbang terbesar emisi global.

"Oleh karena itu, bagi Indonesia, adaptasi iklim bukanlah agenda pinggiran. Ini adalah pilar utama pembangunan berkelanjutan dan pengaman bagi kemakmuran nasional kita. Kita telah memberlakukan Rencana Adaptasi Nasional 2026-2030 sebagai peta jalan menuju Indonesia yang tangguh terhadap iklim dan sebagai dukungan terhadap Visi Indonesia Emas 2045," ujarnya. Pertemuan Menteri Lingkungan negara-negara anggota BRICS berlangsung di New Delhi, India pada Selasa (18/8).

Dalam sidang pleno tingkat tinggi diikuti 10 di antara 11 negara anggota BRICS itu, Indonesia menegaskan bahwa perlindungan ekosistem dan ketahanan iklim tidak boleh ditawar lagi untuk menjadi aksi kolektif, terutama bagi negara kepulauan yang berada di garis depan.

Dengan lebih dari 17 ribu pulau dan 60 persen penduduk bermukim di wilayah pesisir, ancaman kenaikan permukaan laut dan cuaca ekstrem di Indonesia bukan lagi proyeksi masa depan, melainkan hantaman nyata yang mengancam pembangunan dan mendorong kelompok rentan pada kemiskinan.

Di hadapan para delegasi dunia, ia menjelaskan tiga model pilar tradisi Nusantara yang terbukti tangguh menjaga keseimbangan alam termasuk sistem irigasi Subak di Bali untuk manajemen air terpadu, Sasi Lompa di Maluku sebagai instrumen konservasi laut berkelanjutan, serta Awig-Awig sebagai hukum adat kerakyatan.

"Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa hidup selaras dengan alam bukan hanya warisan budaya, tetapi juga alat yang ampuh untuk adaptasi dan ketahanan iklim, khususnya dengan memperkuat pendekatan berbasis masyarakat untuk mengelola air, ekosistem, dan sumber daya alam dalam menghadapi dampak iklim," kata Jumhur.

Melalui model-model tersebut, ia menekankan bahwa hidup selaras dengan alam sebagai instrumen ampuh dalam adaptasi global.

Dalam kesempatan yang sama, dia juga menyebut kehadiran BRICS dalam lanskap global memperluas tata kelola lingkungan hidup dunia yang lebih representatif dan efektif karena memberikan kesempatan pada kearifan lokal untuk ikut memitigasi dan mengatasi berbagai tantangan lingkungan yang semakin kompleks.

Indonesia juga menggarisbawahi pentingnya melindungi keanekaragaman hayati, baik darat maupun laut, sebagai fondasi bagi ekosistem yang sehat, ketahanan iklim, dan pertumbuhan berkelanjutan jangka panjang.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.