Forum warga sayangkan penundaan berulang kebijakan cukai MBDK

Jakarta (ANTARA) - Forum Warga Kota (Fakta) Indonesia menyayangkan adanya penundaan berulang kebijakan cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) yang dinilai mengabaikan hak atas kesehatan masyarakat.

“Penundaan berulang terhadap kebijakan cukai MBDK saat ini sangat disayangkan dt tengah lonjakan Penyakit Tidak Menular (PTM) di Indonesia,” kata Ketua Forum Warga Kota Indonesia Ary Subagyo Wibowo di Jakarta, Kamis.

Berdasarkan survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023 mencatat 47,5 persen penduduk Indonesia mengkonsumsi minuman berpemanis lebih dari satu kali sehari.

Sementara data dari International Diabetes Federation (IDF) 2024 mencatat Indonesia sebagai negara dengan jumlah penderita diabetes dewasa tersebar kelima di dunia yang mencapai 20,4 juta jiwa.

Hal itu, kata Ary, menggambarkan prevalensi obesitas penduduk Indonesia meningkat dua kali lipat dalam satu setengah dekade terakhir (2007-2023) dari 10,3 persen menjadi 23,4 persen.

Menurut dia, penundaan cukai MBDK juga berdampak terhadap peningkatan penyakit tidak menular, seperti obesitas, diabetes tipe-2, gigi berlubang hingga gagal ginjal yang menunjukkan kian mengkhawatirkan.

“Kami melihat bahwa penerapan cukai MBDK merupakan salah langkah intervensi paling efektif untuk mengendalikan konsumsi gula berlebih di masyarakat,” kata Ary.

Penerapan instrumen cukai, kata dia, bukan sekedar upaya menambah pendapatan negara, melainkan sebuah aturan perlindungan kesehatan masyarakat yang lebih luas. Penundaan yang terus-menerus dilakukan akan membawa dampak besar dari segi ekonomi dan kesehatan publik.

Dia menilai penerapan cukai MBDK merupakan langkah yang tepat mencegah hal tersebut. “Kami mendesak Komisi XI DPR-RI untuk segera mengesahkan PP Cukai MBDK serta memasukkan cukai MBDK sebagai komponen dalam struktur APBN 2027,” ujarnya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.