"Jadi sediakan fasilitas pengelolaan dan pengendalian limbah vaksin atau wadah bekas vaksin yang digunakan atau kedaluwarsa," kata President Director Bio Farma, Iskandar saat menggelar jumpa pers, di Bandung, Kamis.
Ia berharap masyarakat tidak menghentikan imunisasi terhadap anaknya karena adanya kasus vaksin palsu ini karena akan berdampak buruk bagi anak.
Sementara itu Marketing Director PT Bio Farma, Mahendra Suhardono mengatakan menanggapi kasus vaksin palsu Bio Farma telah melakukan koordinasi dengan Bareskrim Mabes Polri, Kementerian Kesehatan, Badan OM dan distributor resmi vaksi Bio Farma.
"Pemalsuan Vaksin bisa terjadi karena harga, biasanya serum lebih mahal dari Vaksin, kisarannya ratusan ribu," kata dia.
Ia mengatakan, vaksin yang dibuat oleh PT Bio Farma lebih murah karena memproduksi secara massal serta Bio Farma yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Bio Farma bukan semata-mata mencari untung, tapi ada misi sosialnya yaitu melindungi bayi dengan kekebalan, kalau yang lain itu impor dan jumlahnya terbatas, pasti lebih mahal, serta urursan mahal atau tidak sebenarnya relatif," kata Mahendra.
Menurut dia, vaksin produksi Bio Farma yang digunakan oleh pemerintah untuk Program Imunisasi Nasional adalah Vaksin Pentabio (DTP-HB-Hib), DT, Td, TT, Hepatitis B, Campak, Polio dan BCG.
Untuk menjamin keamanan, khasiat dan mutu vaksin, kata dia, seluruh vaksin produksi Bio Farma dilakukan pengujian untuk mendapatkan release dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) dan sesuai dengan standar Badan Kesehatan Dunia (WHO).
Ia mengatakan, untuk kasus pemalsuan Vaksin, semua harus mendukung Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri agar segera tuntas.
"Kita harus mendukung Bareskrim untuk kasus ini, serta mendorong masyarakat untuk mengimunisasi putra-putrinya dengan Vaksin di tempat kesehatan, seperti Rumah Sakit atau Puskesmas," ujar dia.
Pewarta: Ajat Sudrajat
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2016
