Kehadiran Presiden Prabowo di Kalimantan dan Sumatra menjadi bentuk tekanan politik sekaligus penguatan komando terhadap seluruh mata rantai penanganan tersebut.
Jakarta (ANTARA) - Di tengah musim kemarau yang semakin luas dan pengaruh El Nino yang menguat, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera dan Kalimantan kembali menghadapkan Indonesia pada persoalan soal pemadaman api.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan risiko karhutla meningkat seiring kondisi kering yang mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia pada Agustus. Puncak risiko bahkan diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September 2026, terutama di Sumatra dan Kalimantan.
Situasi tersebut jadi alasan mengapa penanganan karhutla perlu bergerak mulai dari operasi pemadaman hingga penguatan deteksi dini, pengerahan personel, operasi udara, modifikasi cuaca, penegakan hukum hingga edukasi masyarakat.
Di tengah rangkaian itu, Presiden Prabowo Subianto mengambil peran langsung dengan memimpin penanganan karhutla dari Kalimantan Barat pada 22 Agustus, kemudian meninjau dan mengoordinasikan penanganan di Riau serta Sumatra Selatan pada 24 Agustus.
Kehadiran Presiden di dua kawasan yang menjadi titik perhatian karhutla tersebut bukan sekadar kunjungan lapangan. Dari instruksi yang disampaikan, terlihat upaya membangun satu pola penanganan yang lebih terintegrasi: api harus diketahui sedini mungkin, segera didatangi, dipadamkan sebelum meluas, sementara penyebabnya ditelusuri dan potensi kemunculan kembali harus terus diawasi.
Salah satu pesan penting Prabowo dalam rapat penanganan karhutla di Palembang adalah agar setiap titik api segera ditangani, yang memperlihatkan perubahan titik tekan dalam penanganan karhutla.
Upayanya mulai beralih dari jumlah kekuatan yang dikerahkan ketika kebakaran telah meluas, menuju seberapa cepat negara mampu bergerak sejak tanda awal kebakaran ditemukan.
Pendekatan seperti itu sebenarnya sudah diterapkan dalam sistem penanganan di lapangan. Polri menyebut pemantauan hotspot dilakukan melalui satelit dan laporan masyarakat, kemudian diverifikasi oleh petugas.
Jika ditemukan titik api, personel bersama pemangku kepentingan terkait segera melakukan pemadaman dan pendinginan.
Polri bahkan menetapkan target respons satu hingga dua jam sejak satelit mendeteksi hotspot. Setelah api ditangani dan lokasi dinyatakan aman, proses penyelidikan dapat dilakukan apabila ditemukan dugaan tindak pidana.
Dengan demikian, teknologi penginderaan jauh, laporan masyarakat dan kemampuan personel di lapangan membentuk satu rantai yang saling berhubungan.
Hotspot tidak berhenti sebagai titik pada layar pemantauan. Informasi itu harus berubah menjadi tindakan di lapangan. Di situlah arti penting respons dini.
Baca juga: Presiden: Penanganan karhutla berjalan, teratasi di beberapa tempat
Baca juga: Hutan terbakar, biodiversitas dan DNA Sustainability ikut terancam
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
