Pemkot Bandung siapkan Rp56 miliar untuk operasional BRT

Kota Bandung (ANTARA) - Pemerintah Kota Bandung menyiapkan anggaran sekitar Rp56 miliar untuk mendukung operasional Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya melalui skema Public Service Obligation (PSO).

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan pihaknya masih menunggu kesepakatan bersama mengenai besaran kontribusi anggaran dari masing-masing pemerintah daerah.

“Kalau kita sudah menganggarkan, tapi masih ditahan. Karena ingin tahu kesepakatan bersama dulu. Hitungannya seperti apa,” ujar Farhan di Bandung, Selasa.

Farhan menyebut pemerintah daerah yang akan terlibat dalam pembiayaan PSO meliputi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Sumedang.

“Kita punya waktu sekitar 10 hari ini untuk memastikan bahwa semua tagihannya nanti, rekonsiliasi angkanya, masuk akal dan diterima oleh semuanya,” ujarnya.

Farhan menjelaskan PSO merupakan kontribusi pemerintah untuk mendukung biaya operasional transportasi publik, termasuk gaji pengemudi, bahan bakar, pemeliharaan kendaraan, pengadaan, dan kebutuhan operasional lainnya.

“PSO itu operasional, subsidi macam-macam. Jadi kita masing-masing memberikan kontribusi untuk subsidi operasional. Gaji para sopir, bahan bakar, pemeliharaan, pengadaan, dan lain-lain,” katanya.

Ia mengatakan pembahasan pembiayaan PSO juga perlu mempertimbangkan berbagai persoalan yang muncul selama pembangunan BRT di Kota Bandung.

Menurut dia, sejumlah dampak pembangunan masih membutuhkan penyelesaian, seperti pengalihan lokasi parkir dan penanganan dampak terhadap pedagang kaki lima (PKL).

“Karena pembangunan ini saja kan kita menimbulkan banyak masalah dan belum selesai masalahnya. Pengalihan parkir, penanganan dampak terhadap PKL dan lain-lain juga belum selesai,” ujarnya.

Farhan menilai persoalan tersebut perlu menjadi bagian dari pembahasan agar ekspektasi masyarakat terhadap layanan BRT tetap realistis.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.