Banggar DPR: Belanja APBN 2027 Rp4.097,2 triliun harus beri arti besar

Namun di balik angka yang besar, ada tanggung jawab besar pula untuk mencapai pendapatan negara yang besar pula

Jakarta (ANTARA) - Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) RI menegaskan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 yang diperkirakan mencapai Rp4.097,2 triliun harus memberikan arti besar.

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan untuk pertama kalinya dalam sejarah, belanja negara menembus lebih dari Rp4 ribu triliun.

"Namun di balik angka yang besar, ada tanggung jawab besar pula untuk mencapai pendapatan negara yang besar pula," ujar Said dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Ia menyebut ada dua tiang utama dalam mencapai pendapatan negara yang besar, yakni perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Menurutnya, pemerintah harus hati-hati terkait pajak lantaran pada saat ekonomi rumah tangga cenderung di bawah pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), ada sensitivitas rakyat terhadap bentuk pemajakan baru.

Said pun melihat adanya target kenaikan Pajak Penghasilan (PPh) Rp64,8 triliun dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp132,8 triliun pada Rancangan APBN (RAPBN) tahun depan.

Ia berharap target kenaikan bersifat alamiah yang disebabkan pertumbuhan ekonomi, bukan dari pemajakan baru yang berpotensi membebani rakyat.

Sebaliknya, dia melanjutkan, justru ada penurunan target PNBP pada RAPBN 2027. Dari outlook 2026, realisasi PNBP diperkirakan Rp575 triliun, namun RAPBN 2027 menargetkan Rp517,4 triliun.

Ketua Banggar tak menampik harga komoditas ekspor tahun depan berpotensi rendah, tetapi dengan perbaikan tata kelola sumber daya alam yang baik, sebagaimana yang di instruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto, seharusnya target PNBP 2027 tetap bisa tinggi.

"Kami berharap target ini diperhitungkan kembali," ungkapnya.

Kendati demikian, Said menegaskan pada intinya APBN ke depan harus memuat kejelasan tujuan setiap program serta ukuran dan korelasi langsung setiap program dengan pertumbuhan, pemerataan, dan keadilan ekonomi.

Karena itu, kata dia, prinsip tersebut yang akan terus dipegang dalam pembahasan RAPBN 2027 nantinya bersama pemerintah.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.