Wamenkomdigi: AI bekal wajib hadapi dinamika cara kerja era digital

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan para pekerja di Indonesia wajib memiliki bekal pemahaman teknologi kecerdasan artifisial (AI) terkait dengan pekerjaannya dalam menghadapi dinamika cara kerja yang berubah di era digital saat ini.

Apalagi teknologi itu berkembang menjadi AI generatif yang berpotensi mengubah dinamika dan cara kerja suatu perusahaan ketika teknologi tersebut diterapkan sepenuhnya.

“Dilema ini nyata, karena kemajuan pesat AI generatif telah mengubah cara kita bekerja, mengambil keputusan, dan melayani masyarakat,” ujarnya Nezar dalam keterangannya yang diterima dan dikonfirmasi, Sabtu.

Nezar menyatakan kebutuhan pekerja untuk bersiap dan memahami AI dalam pekerjaannya merupakan suatu hal yang mendesak. Merujuk laporan Organisasi Buruh Internasional (ILO) hampir satu dari empat pekerja di kawasan ASEAN memiliki pekerjaan yang terpapar AI generatif.

Dampak penerapan AI juga tidak lagi terbatas pada lapangan kerja, tetapi dapat memengaruhi pendapatan negara dan struktur fiskal.

“Bagi pemerintah Indonesia, temuan ini bukan sekadar topik akademis,” katanya.

Maka dari itu pemerintah Indonesia tidak dapat menunggu dampak AI terjadi baru kemudian menyusun langkah mitigasi.

Kebijakan diarahkan sejak awal dengan memperkuat kapasitas pemerintah dalam memahami, mengelola, dan memanfaatkan teknologi untuk kepentingan nasional.

Pendekatan tersebut menjadi penting agar transformasi AI dapat dikelola sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap tenaga kerja dan perekonomian.

Dalam konteks pemerintahan, Wamenkomdigi menekankan peningkatan keterampilan dan pelatihan ulang aparatur sipil negara menjadi kebutuhan mendesak.

ASN yang terlibat dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan, perpajakan, ekonomi digital, dan tata kelola digital perlu memahami cara kerja AI, dampak yang ditimbulkan, serta potensi risikonya.

“Peningkatan dan pelatihan ulang keterampilan bukan lagi pilihan,” ungkapnya.

Wamen Nezar berharap penguatan kompetensi pemerintah dapat berorientasi pada kesiapan jangka panjang, termasuk melalui literasi AI, kemampuan analisis kebijakan, dan pengambilan keputusan berbasis data.

Dengan kapasitas tersebut, ASN diharapkan dapat menjadi penggerak transformasi pemerintahan digital sekaligus membantu membangun tenaga kerja nasional yang tangguh dan inklusif menghadapi era AI.

Tidak hanya kompetensi pekerja, Nezar menyebut bagi pemerintahan kesiapan menghadapi implementasi AI perlu ditopang tata kelola yang kuat dan koordinasi lintas sektor.

Pemerintah harus mampu merumuskan kebijakan berdasarkan pemahaman terhadap teknologi sehingga tidak terjebak pada respons yang berlebihan atau kontraproduktif.

“Pemerintah harus berperan sebagai regulator yang berpengetahuan, bukan reaktif,” Nezar menutup pernyataannya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.