2027, Perpusnas alokasi Rp118,7 miliar DAK nonfisik ke 269 daerah

Jakarta (ANTARA) - Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp118,7 miliar untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik ke 269 daerah di Indonesia pada tahun 2027.

"Sudah ditetapkan dari pagu Rp118 miliar itu prioritas yang lokasinya ada di 269 daerah (provinsi/kabupaten/kota)," kata Kepala Perpusnas RI E. Aminudin Aziz dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dengan Eselon I Perpusnas di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan ada kriteria penerima lokasi prioritas DAK nonfisik, yakni harus memiliki surat usulan dari kepala daerah atau sekurang-kurangnya dari Sekda atas nama kepala daerah, surat komitmen dukungan anggaran di luar DAK nonfisik, surat pernyataan kepala dinas tentang kesanggupan melaksanakan program, dan surat pernyataan alokasi tidak untuk menambah aset tapi untuk kegiatan.

Kriteria lainnya adalah syarat kelembagaan, kapasitas fiskal daerah, akreditasi, dan hasil evaluasi tahun sebelumnya.

Sementara untuk membangun daerah 3T, Perpusnas menyasar pemberian DAK nonfisik untuk empat kabupaten prioritas yakni Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sabu Raijua, dan Maybrat dengan anggaran sebesar Rp1,8 miliar.

Dalam RDP, Aminudin Aziz menyampaikan bahwa pagu indikatif Perpusnas tahun 2027 sebesar Rp367,7 miliar.

"Untuk anggaran 2027 dari Kementerian Keuangan, kami mendapatkan alokasi indikatif itu Rp367,7 miliar," ucapnya.

Lalu kemudian pihaknya mendapatkan tambahan Rp50 miliar sehingga menjadi Rp417,7 miliar.

"Kemudian pada pemberitahuan berikutnya tanggal 5 Agustus, kami mendapatkan surat bahwa Perpusnas mendapatkan tambahan Rp50 miliar sehingga jumlah anggaran kami yang tertera saat ini adalah Rp417,7 miliar," katanya.

Menurut dia, tambahan pagu anggaran Rp50 miliar tersebut akan didistribusikan ke lima program Perpusnas, yakni bantuan bacaan bermutu, jurnal elektronik, Program Relawan Literasi Masyarakat, KKN Tematik Literasi, dan akreditasi perpustakaan sekolah/madrasah.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.