Jakarta (ANTARA) - Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia (ICPI) meminta pemerintah untuk memberikan edukasi terkait keamanan dan keselamatan berwisata secara masif serta berkelanjutan pada warga yang tinggal di sekitar desa wisata.

“Menurut saya keselamatan, keamanan dan kesehatan atau sanitasi itu menjadi utama dan itulah dasar untuk membangun suatu manajemen risiko,” kata Ketua Umum ICPI Azril Azhari saat dihubungi ANTARA via telepon di Jakarta, Rabu.

Azril mengatakan pemberian edukasi itu dapat diselipkan dalam salah satu program unggulan Kementerian Pariwisata yakni “Peningkatan Keselamatan Berwisata”. Edukasi juga dinilai perlu disebarluaskan ke destinasi-destinasi wisata yang berada di sekitar desa wisata.

Edukasi yang diberikan bisa dimulai dari pengetahuan yang sederhana seperti pengenalan benda-benda yang menunjang keselamatan baik pelampung sampai dengan praktik menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).

Baca juga: BPOLBF imbau wisatawan utamakan keselamatan saat berwisata

Dia menekankan edukasi seperti ini sudah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP), sehingga pemerintah dapat lebih mudah untuk menerangkannya kepada masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Azril menekankan bahwa terjadinya kebakaran di Desa Adat Sade, Nusa Tenggara Barat (NTB) akibat korsleting listrik merupakan pelajaran untuk memperkuat seluruh mitigasi risiko di sektor pariwisata, utamanya dalam menjaga keberlanjutan warisan seni dan budaya bangsa.

Ia menekankan bahwa segala bentuk kecelakaan yang terjadi di sektor pariwisata merupakan tanggung jawab dan wewenang dari Kementerian Pariwisata beserta jajaran untuk menanggulangi permasalahan tersebut.

Hal ini dikarenakan Manajemen Risiko Kecelakaan (MKR) di sektor pariwisata berbeda penanganannya dengan Manajemen Risiko Bencana (MKB) yang ditangani oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Kalau adanya kecelakaan itu mutlak adalah (wewenang penanganannya) Kementerian Pariwisata, ini berbeda dengan bencana yang ditangani BNPB. Setiap kecelakaan yang terjadi di pariwisata disebabkan oleh human error, kelalaian SOP, peralatan dan risiko alam dalam skala kecil,” kata Azril.

Azril mencontohkan sejumlah kasus di sektor pariwisata yang perlu mendapatkan perhatian untuk meningkatkan mitigasi risiko seperti kecelakaan yang menimpa peselancar asal Amerika Serikat dan Italia pada 2023 dan 2024 lalu saat surfing di Mentawai, Kecelakaan pendaki asal Brazil, Swiss dan Malaysia di Gunung Rinjani di tahun 2025.

Baca juga: Pemerintah berupaya tingkatkan keselamatan wisata bahari

Baca juga: Menpar sebut 25 ribu pemandu wisata secara nasional tersertifikasi

Baca juga: Kemenpar jalankan Program Keselamatan Wisata 2026

Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Mahmudah
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.