Untuk mencegah tekanan tersebut berkembang menjadi lonjakan harga, Esther menilai pemerintah perlu memiliki neraca pangan wilayah yang menggambarkan produksi dan kebutuhan riil setiap daerah secara waktu nyata.
“Pemerintah dapat memetakan data produksi dan kebutuhan riil secara real-time di tiap daerah agar surplus dari satu wilayah bisa langsung dikirim ke daerah kekurangan,” ujarnya.
Menurut Esther, pemetaan tersebut perlu diikuti penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) melalui perjanjian dagang antarpemerintah daerah, termasuk antara BUMD, kelompok tani, dan pembeli hasil produksi atau offtaker.
Kerja sama itu ditujukan untuk mengamankan pasokan komoditas seperti beras, cabai, dan bawang merah sekaligus memperlancar perpindahan komoditas dari daerah surplus menuju daerah yang mengalami kekurangan.
Baca juga: Ekonom: Risiko inflasi pangan September diperkirakan moderat
Selain itu, Esther mengusulkan temu bisnis antara produsen dan pembeli besar untuk memperpendek rantai pasok dan menekan perbedaan harga antardaerah.
“Pemerintah juga sebaiknya menggelar forum langsung antara produsen dan pembeli besar untuk memangkas rantai pasokan yang panjang serta menekan disparitas harga,” katanya.
Ia turut menilai penguatan logistik dan infrastruktur perlu dilakukan melalui perbaikan akses transportasi darat dan laut, penyediaan gudang penyimpanan, serta penerapan rantai dingin (cold chain) untuk komoditas yang mudah rusak.
Esther menambahkan diversifikasi pangan lokal dapat mengurangi ketergantungan konsumsi pada satu komoditas dengan mengoptimalkan potensi pangan khas setiap wilayah.
Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
