Indef nilai penguatan neraca pangan wilayah jaga stabilitas harga

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai pemerintah perlu memperkuat neraca pangan wilayah untuk menyinkronkan produksi dan kebutuhan antardaerah guna mencegah tekanan harga pangan pada September 2026.

“Menurut saya penyebab kenaikan harga pangan saat ini akibat peningkatan permintaan yang tidak diimbangi pasokan, peralihan musim panen, serta dorongan program makan bergizi,” kata Esther kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

Esther menilai tekanan harga saat ini tidak berasal dari satu faktor karena kondisi setiap komoditas berbeda, mulai dari peningkatan permintaan daging ayam ras hingga berkurangnya pasokan sejumlah komoditas dari sentra produksi.

Bank Indonesia (BI) mencatat kelompok pangan bergejolak (volatile food) mengalami inflasi 0,88 persen secara bulanan pada Agustus 2026 setelah pada Juli mengalami deflasi 1,68 persen. Inflasi kelompok tersebut terutama disumbang daging ayam ras, cabai rawit, dan beras.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat daging ayam ras menjadi komoditas dengan andil terbesar terhadap inflasi bulanan Agustus, yakni 0,17 persen. Cabai rawit, ikan segar, dan beras masing-masing memberikan andil 0,02 persen.

Esther mengaitkan peningkatan permintaan daging ayam ras dengan kembali berjalannya Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sementara itu, ia menilai kenaikan harga cabai rawit dan ikan segar berkaitan dengan berkurangnya pasokan dari daerah sentra penghasil.

Terkait beras, Esther menilai berakhirnya musim panen raya dan masuknya masa tanam kedua membuat pasokan di pasar mulai berkurang sehingga perlu diantisipasi dalam pengelolaan pasokan.

Untuk mencegah tekanan tersebut berkembang menjadi lonjakan harga, Esther menilai pemerintah perlu memiliki neraca pangan wilayah yang menggambarkan produksi dan kebutuhan riil setiap daerah secara waktu nyata.

“Pemerintah dapat memetakan data produksi dan kebutuhan riil secara real-time di tiap daerah agar surplus dari satu wilayah bisa langsung dikirim ke daerah kekurangan,” ujarnya.

Menurut Esther, pemetaan tersebut perlu diikuti penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) melalui perjanjian dagang antarpemerintah daerah, termasuk antara BUMD, kelompok tani, dan pembeli hasil produksi atau offtaker.

Kerja sama itu ditujukan untuk mengamankan pasokan komoditas seperti beras, cabai, dan bawang merah sekaligus memperlancar perpindahan komoditas dari daerah surplus menuju daerah yang mengalami kekurangan.

Selain itu, Esther mengusulkan temu bisnis antara produsen dan pembeli besar untuk memperpendek rantai pasok dan menekan perbedaan harga antardaerah.

“Pemerintah juga sebaiknya menggelar forum langsung antara produsen dan pembeli besar untuk memangkas rantai pasokan yang panjang serta menekan disparitas harga,” katanya.

Ia turut menilai penguatan logistik dan infrastruktur perlu dilakukan melalui perbaikan akses transportasi darat dan laut, penyediaan gudang penyimpanan, serta penerapan rantai dingin (cold chain) untuk komoditas yang mudah rusak.

Esther menambahkan diversifikasi pangan lokal dapat mengurangi ketergantungan konsumsi pada satu komoditas dengan mengoptimalkan potensi pangan khas setiap wilayah.

"Tujuannya mengurangi beban konsumsi pada satu komoditas utama dengan mengoptimalkan potensi pangan khas masing-masing wilayah,” ucap Esther.

Dari sisi pemerintah, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menjalankan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) untuk memindahkan komoditas dari wilayah produsen atau daerah dengan harga rendah menuju wilayah konsumen yang mengalami defisit atau harga tinggi.

Berdasarkan data Bapanas, realisasi FDP hingga Juli 2026 mencapai 174.956 kilogram atau sekitar 174,96 ton berbagai komoditas pangan.

Pemerintah dan Bank Indonesia melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID) juga telah menyepakati penguatan kerja sama antardaerah, distribusi pangan, off-taker, serta kelembagaan pangan daerah sebagai bagian dari strategi jangka pendek menjaga produksi dan stabilitas pasokan pangan.

Untuk jangka menengah dan panjang, pengendalian inflasi pangan diarahkan antara lain melalui perbaikan jaringan irigasi dan pompanisasi serta penguatan neraca pangan guna memperkuat ketahanan pangan dari sisi produksi hingga distribusi.

1 2 3 Tampilkan Semua

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.