Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kesehatan mengatakan pihaknya dan Accreditation Council of Graduate Medical Education (ACGME) memastikan mutu pendidikan 25 program studi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) agar mutu profesional yang dihasilkan tetap baik.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan hal tersebut merespons pertanyaan awak media tentang menjaga kualitas pendidikan kedokteran tetap bagus saat jumlah program studi ditambah, serta kekhawatiran tentang perundungan terhadap peserta.
"Kita kualitasnya jaga menggunakan standar internasional ACGME yang merupakan standar pendidikan di rumah sakit seluruh Amerika. Tapi juga dipakai di Singapura, di Jepang, di Saudi, di Qatar, dan di UAE," katanya di Jakarta, Kamis.
Dia mengatakan, dengan standar ACGME yang dijalankan, perundungan atau bullying dapat diatasi sejak 15-20 tahun yang lalu. Salah satu contohnya, kata Budi, adalah tenaga pengajar. Peserta, katanya, harus diajari oleh gurunya, bukan seniornya.
Baca juga: Pemerintah perkuat kebijakan untuk akselerasi jumlah dokter Indonesia
"Bullying ini kan terjadi di mana-mana seluruh dunia. Tapi di mereka itu sudah diberesin sekitar 15 tahun, 20 tahun yang lalu. Nah itu kita ambil standarnya. Contoh yang paling penting ya, yang ngajar itu harus gurunya. Di Indonesia sekarang yang ngajar itu banyak kakak kelasnya, makanya terjadi bullying. Kalau di sini aturannya yang ngajar harus gurunya, jadi kemungkinan bullyingnya lebih kecil," kata Budi.
Kedua, katanya, standar ACGME menetapkan bahwa peserta diwawancara setiap tahunnya terkait kondisi mentalnya.
Budi mengatakan, alasan penambahan sebanyak 25 prodi PPDS adalah untuk memperbanyak jumlah spesialis agar layanan kesehatan merata hingga ke pelosok.
Diketahui, Indonesia kekurangan sekitar 60 ribu spesialis.
Di luar negeri, kata Budi, rumah sakit penyelenggara pendidikan spesialis jumlahnya ada ratusan di satu negara, dan hal tersebut penting untuk menambah jumlah serta memastikan kualitas pendidikan.
"Kenapa harus banyak? Karena seperti tadi, satu pusat pendidikan tidak boleh banyak-banyak pesertanya. Indonesia beda sendiri, satu pusat pendidikan bisa 100, 200, 500. Nggak gitu. Karena ini sifatnya adalah magang, praktisi. Ini bukan lihat di kelas, ini benar-benar harus pegang pasien, harus sangat ditentukan berdasarkan jumlah kasusnya," katanya.
Baca juga: Tambah dokter spesialis, KSP dan Kemenkes umumkan 25 PPDS baru
Dia mencontohkan, Korea punya 200-an sentra pendidikan spesialis, sementara Inggris punya sekitar 700 sentra spesialis, dan Amerika punya 1.000.
"Nah target keberhasilannya apa? Target keberhasilannya adalah makin banyak rumah sakit di daerah yang miliki dokter spesialis," katanya.
Dia mengatakan, saat ini ada sekitar 173 RSUD yang kekurangan tujuh spesialis dasar.
Dalam kesempatan terpisah, President and CEO of ACGME James A Arrighi mengatakan, pihaknya mengapresiasi kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan, dan berharap bersama-sama dapat menjaga kualitas residen yang merupakan harapan bagi masa depan Indonesia, serta melayani bangsa Indonesia.
"Saya berharap bagi institusi yang telah bekerja bersama kami sejauh ini, dan bagi yang akan bekerja bersama kami di masa depan, bahwa Anda akan belajar bahwa pendekatan kami dan framework kami dapat diadaptasikan ke banyak situasi pembelajaran klinis," katanya.
Baca juga: Menkes sebut 3200 RS bisa dimanfaatkan untuk genjot produksi spesialis
Baca juga: Pemerintah beri izin 25 prodi PPDS, penuhi dokter spesialis untuk 3T
Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.