Sekjen PDIP ungkap lima agenda strategis partai di forum Asia

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkap lima agenda strategis partai berlogo banteng tersebut untuk memperkuat resiliensi demokrasi.

Hal tersebut disampaikan Hasto dalam pembukaan CALD Conference on Democratic Resilience in Southeast and East Asia sekaligus 9th CALD Party Management Workshop di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jumat.

"Di dalam forum CALD ini, kita berdiri teguh pada harapan bahwa rakyat biasa dapat mengelola pemerintahannya sendiri, perbedaan diselesaikan tanpa kekerasan, dan keadilan berdiri tegak di atas kekuasaan. Bersama FNF dan CALD, mari kita bangun demokrasi yang semakin matang dan sehat," kata Hasto dalam keterangan diterima di Jakarta.

Forum internasional yang diinisiasi Council of Asian Liberals and Democrats (CALD), berkolaborasi dengan PDI Perjuangan dan Friedrich Naumann Foundation (FNF) Asia tersebut diikuti puluhan delegasi dari berbagai negara.

Mengawali pidatonya, Hasto menyampaikan salam dari Presiden Ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Untuk membangun resiliensi demokrasi tersebut, Hasto menawarkan lima agenda strategis yang berangkat dari pengalaman empiris pelembagaan PDIP.

Pertama, strategi seluruh lapisan masyarakat (whole-of-society strategy). Strategi itu menempatkan partisipasi warga negara yang bebas dan aman sebagai fondasi demokrasi.

Pada saat bersamaan, lembaga negara harus bekerja secara netral dan akuntabel serta mencegah pemusatan kekuasaan, korupsi, dan disinformasi

Kemudian kedua, supremasi hukum (rule of law). Kepastian dan supremasi hukum harus ditegakkan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan ketidakadilan, sekaligus mengatasi persoalan politik berbiaya tinggi.

Selanjutnya ketiga, pelembagaan parpol secara substansial. Hasto menekankan pentingnya membangun institusi internal partai yang demokratis, kaderisasi berjenjang melalui Sekolah Partai, politik berbasis kebijakan (policy-based politics), integritas finansial serta mekanisme suksesi kepemimpinan yang terukur.

Keempat, fasilitasi pemikiran kritis dan penguatan masyarakat sipil. Demokrasi membutuhkan kebebasan berpendapat dan ruang publik yang sehat. Karena itu, partai politik juga perlu membangun solidaritas dan hubungan yang kuat dengan masyarakat sipil.

Terakhir, demokrasi di sektor politik dan ekonomi. Menurut Hasto, demokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur politik dan pemilu. Demokratisasi juga harus diwujudkan dalam tata kelola ekonomi yang inklusif dengan orientasi utama mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Pada bagian akhir pidatonya, Hasto menayangkan video mengenai gagasan teori pelembagaan partai pelopor (avant-garde party institutionalization).

Konsep tersebut menekankan pentingnya pelembagaan secara sistemik agar partai politik memiliki organisasi yang stabil, terprediksi, berakar pada ideologi, dan mampu bertahan melampaui ketergantungan terhadap figur individu.

Menurut Hasto, pelembagaan partai menjadi salah satu benteng penting menghadapi kecenderungan politik yang semakin berpusat pada figur sekaligus menjadi jalan untuk mengembalikan partai kepada fungsi utamanya sebagai instrumen kedaulatan rakyat.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.