Menko Pangan sebut pemerintah siapkan akses permodalan melalui KDKMP

Bandarlampung (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) RI Zulkifli Hasan mengatakan bahwa pemerintah menyiapkan akses permodalan bagi masyarakat desa melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

"Jadi KDKMP bukan hanya soal distribusi barang, tapi juga pemerintah menyiapkan akses permodalan bagi masyarakat desa yang membutuhkan," kata Zulkifli Hasan di Bandarlampung, Jumat.

Ia mengungkapkan, masih terdapat masyarakat yang harus menghadapi biaya pinjaman sangat tinggi ketika membutuhkan modal untuk mengembangkan usaha.

"Bunga pinjaman yang ada saat ini bisa mencapai 1 persen per hari. Bunga tahunan paling murah berada di kisaran 26 persen hingga 28 persen," ujarnya.

Menurut Zulkifli, kondisi tersebut berbeda dengan masyarakat perkotaan yang dapat memperoleh pinjaman dengan bunga sekitar 9 persen.

"Karena itu, pemerintah akan mendekatkan layanan perbankan ke desa melalui agen perbankan seperti BRILink maupun BNI Agen 46," kata dia.

Ia menyebut bunga pinjaman yang ditargetkan melalui skema tersebut berada di kisaran 8 persen sehingga masyarakat desa memiliki akses modal yang lebih murah.

"Melalui Kopdes, agen perbankan seperti BRILink atau BNI Agen 46 akan didekatkan dengan tingkat bunga sekitar 8 persen agar perekonomian desa dapat tumbuh dan tidak tertinggal," katanya.

Ia juga menekankan bahwa KDKMP tidak hanya sebagai penyalur barang dan layanan permodalan, tetapi juga dirancang menjadi offtaker atau pembeli siaga bagi hasil produksi masyarakat desa.

"Mekanisme tersebut dibutuhkan untuk melindungi petani ketika harga komoditas di tingkat produsen mengalami penurunan," kata dia.

Ia mencontohkan harga gabah di tingkat petani yang dapat jatuh hingga Rp5.000 per kilogram, sementara pemerintah telah menetapkan harga Rp6.500 per kilogram.

"Ketika harga gabah di tingkat petani jatuh hingga Rp5.000, padahal pemerintah menetapkan Rp6.500, koperasi yang akan membelinya," ujar Zulkifli.

Dengan fungsi tersebut, lanjut dia, KDKMP diharapkan mampu menjadi bagian dari sistem perlindungan ekonomi masyarakat desa sekaligus memastikan hasil produksi petani tetap memiliki pasar.

"Konsep serupa juga diterapkan kepada koperasi nelayan. Pemerintah juga akan membangun sejumlah fasilitas pendukung di kawasan pemukiman nelayan, mulai dari balai lelang, cold storage, mesin pendingin, pabrik es hingga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN)," kata dia.

Menurutnya, dengan fasilitas tersebut diharapkan membuat nelayan tidak terpaksa menjual hasil tangkapannya ketika harga ikan sedang rendah.

"Kalau harga ikan turun, nelayan tidak perlu langsung menjualnya dengan harga murah, melainkan bisa menyimpannya terlebih dahulu di ruang pendingin, dengan penyimpanan tersebut, nelayan memiliki waktu lebih panjang untuk menentukan kapan hasil tangkapannya akan dijual sehingga posisi tawar atau bargaining power mereka menjadi lebih kuat," kata dia.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.