"Jika Golkar dan PAN akan mendapatkan jatah menteri, maka kursi menteri non-parpol yang seharusnya digeser sehingga kinerja pemerintahan akan tetap solid," katanya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu.
Dia mengatakan apabila Golkar mau mengincar jatah menteri maka benturannya akan keras, apalagi Golkar tidak mendukung Jokowi saat Pilpres dan datang belakangan.
Baca Juga : Bankir berharap reshuffle kali ini yang terakhir
Heri mengatakan ada 20 kursi menteri non-parpol dan itu semua posisi strategis, bahkan komposisi kabinet saat ini masih didominasi dari kalangan non-parpol.
Dia menilai, menteri dari parpol hanya berjumlah 14 menteri, padahal dukungan dan fungsi parpol dalam memperkuat pemerintahan sangat besar dan strategis.
"Parpol ini yang keringetan dan punya kursi di DPR. Kalau mengambil porsi menteri non-parpol, tidak ada risiko politiknya," ujarnya.
Menurut dia, saat ini menteri dari parpol hanya diberi posisi tidak strategis, tapi diganggu dan dirusak terus.
Karena itu dia menilai seharusnya jika presiden hendak melakukan reshuffle kabinet dengan memasukkan PAN dan Golkar, maka yang seharusnya diambil adalah posisi menteri non-parpol dan posisinya juga strategis.
"Jadi sangat realistis ambil jatah non-parpol. Di samping tidak ada benturan politiknya, komposisi sekarang tidak berimbang, onparpol 20 menteri, dari parpol hanya 14 menteri," katanya.
Baca Juga : Akademisi nilai kabinet baru jaga defisit anggaran
Dia mengatakan, menteri-menteri di bidang ekonomi terbukti kurang mampu mengeksekusi arahan Presiden untuk meningkatkan ekonomi nasional.
Heri mencontohkan soal daging, meskipun Presiden Jokowi sudah mengultimatum agar harga daging di angka Rp80.000, menteri terkait tidak mampu memberi solusi.
"Soal daging saja sejak mau puasa sampai sekarang harganya malah terus naik," ujarnya.
Dari sisi kinerja menurut dia, ekonomi Indonesia remuk dan daya beli masyarakat turun, harga komoditas hancur, ekspor lemah, impor nambah, harga-harga bahan pokok naik terus.
Baca Juga : Tim ekonomi baru diharapkan atasi kemiskinan-ketimpangan
Selain itu dia juga menyebut 12 paket kebijakan ekonomi yang digalakkan pemerintah tidak jalan lantaran para menteri dari non-parpol tidak bisa menerjemahkan dengan implementasi kongkrit arahan presiden.
"Penanganan mudik kacau balau, pangan remuk, pajak tidak memenuhi target, sehingga harus ada kebijakan pengampunan pajak," ujarnya.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2016
