Bapanas: Capaian SPHP beras 2026 lampaui 2025 usai ditambah 1 juta ton

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan penyaluran program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) beras 2026 melampaui capaian 2025 setelah pemerintah memutuskan menambah alokasi satu juta ton hingga akhir tahun.

"Program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) beras terus dipertajam pemerintah," kata Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman terkonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Bapanas menyatakan program SPHP beras tahun 2026 yang digulirkan mulai Maret dengan target alokasi 828 ribu ton, saat ini telah mendekati 100 persen.

"Namun tidak boleh ada kekosongan salur beras dengan harga terjangkau untuk masyarakat sampai akhir 2026," ujar Amran.

Per 7 September, realisasi penjualan beras SPHP telah menyentuh 758 ribu ton atau 91,55 persen. Capaian tahun ini juga semakin mendekati realisasi SPHP beras sepanjang tahun 2025 yang kala itu tercatat berada di 802,9 ribu ton. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan menambahkan kembali alokasi 1 juta ton.

"SPHP kita tambah. Beras medium. Untuk menekan harga, ini operasi pasar besar-besaran. SPHP (beras medium) ditambah 1 juta ton," tuturnya.

Melalui langkah itu, pemerintah kembali memastikan kontinuitas program SPHP beras yang terus berjalan sejak awal tahun 2026. Setelah pada Januari dan Februari 2026 telah terlaksana SPHP beras sebagai kelanjutan dari program SPHP beras 2025. Lalu dilanjutkan kembali pada awal Maret dengan SPHP beras tahun 2026.

Diketahui, program SPHP beras tahun 2026 yang dimulai Maret tersebut memiliki alokasi sebanyak 828 ribu ton dengan anggaran subsidi harga sebesar Rp4,97 triliun. Anggaran Belanja Tambahan (ABT) tersebut telah tersedia di anggaran Bapanas.

Selanjutnya, terkait penambahan alokasi 1 juta ton sebagaimana hasil keputusan Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Senin (7/9) di Kemenko Pangan akan diajukan untuk memperoleh direktif Presiden. Setelah itu, Kementerian Keuangan akan melakukan reviu terhadap usulan ABT yang diajukan.

Sementara, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan keputusan penambahan alokasi program SPHP beras ini untuk mengatasi musim paceklik. Harga beras untuk masyarakat harus dijaga pemerintah, meskipun Indonesia tengah dilanda kekeringan.

"Tahun ini kering, yang disebut paceklik, pasti harganya (beras) naik. Nah untuk merespon itu, maka kami baru saja rapat memutuskan kita tambah supply-nya untuk yang beras subsidi. SPHP medium, kemarin 828 ribu ton, sudah tinggal 80 ribu lagi. Kita tambah lagi tadi 1 juta ton, SPHP medium," kata Zulhas.

Ia menuturkan langkah pemerintah itu agar dapat mengguyur beras ke pasaran sampai akhir tahun. Penstabilan harga beras pun diharapkan dapat terwujud.

"Kita tambah 1 juta ton lagi agar harga yang berada di pasar yang menaik Rp100-200 itu bisa juga turunkan kembali. Ada 1 juta ton SPHP beras medium tambahan untuk Oktober, November, Desember. (Ini) karena musim kemaraunya panjang," tambah Zulhas.

Adapun terkait perkembangan harga beras, Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengumumkan Indeks Perkembangan Harga (IPH) beras mulai terjadi penurunan.

Sampai minggu pertama September kenaikan IPH ada di 115 kabupaten/kota. Ini mulai menurun dibandingkan minggu terakhir Agustus yang tercatat masih ada 147 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH beras.

Sementara, inflasi beras sampai Agustus tahun 2026 dilaporkan BPS mulai mengalami penstabilan, baik secara tahunan maupun bulanan. Adapun inflasi khusus beras secara tahunan berada di 2,77 persen setelah bulan sebelumnya di 3,10 persen.

Level itu membaik jika dibandingkan pada inflasi beras Agustus tahun 2025 yang menjadi titik puncak inflasi beras saat itu di angka 4,24 persen.

Sementara, level inflasi beras secara bulanan sampai Agustus tahun 2026 ikut menurun dengan berada di 0,42 persen setelah bulan lalu di 0,49 persen. Perlu diketahui, inflasi beras secara bulanan selama tahun 2026 ini masih sangat stabil karena belum pernah melampaui angka 1 persen.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.