DPR soroti "cost recovery" migas 2027 sebesar 10,1 miliar dolar AS

Ini uang rakyat

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng meminta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menjelaskan kenaikan pengembalian biaya operasi (cost recovery) migas pada 2027.

Mekeng menilai kenaikan "cost recovery" perlu disertai penjelasan mengenai dampaknya terhadap peningkatan produksi dan lifting minyak dan gas bumi nasional.

"Cost recovery kita dari tahun ke tahun meningkat. Tapi lifting kita bukannya meningkat, malah menurun. SKK Migas harus bisa menjelaskan the reason and the logic di balik situasi ini," kata Mekeng dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Ia menilai pembahasan "cost recovery" tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis industri hulu migas, tetapi juga menyangkut penerimaan negara sehingga penggunaannya perlu dapat dipertanggungjawabkan.

"Ini uang rakyat," ujarnya.

Pemerintah dan Komisi XII DPR RI telah menyepakati cost recovery dalam asumsi dasar sektor energi dan sumber daya mineral RAPBN 2027 sebesar 10,1 miliar dolar AS.

Angka tersebut meningkat dibandingkan target "cost recovery" 2026 sebesar 8,5 miliar dolar AS.

"Kalau anggaran sebesar itu dikeluarkan, tetapi kita tetap menghadapi masalah lifting yang turun, tentu pertanyaannya adalah, sebenarnya uang itu digunakan untuk apa dan seberapa besar dampaknya terhadap produksi?" kata Mekeng.

Ia meminta SKK Migas memaparkan struktur "cost recovery" secara rinci, termasuk komponen biaya, mekanisme penentuan kelayakan biaya, serta ukuran yang digunakan dalam menilai pengeluaran tersebut.

"Harus diurai apa saja komponen dari 'cost recovery'. Setiap biaya yang dikeluarkan itu apa saja? Siapa yang menentukan bahwa biaya itu layak atau tidak? Ukurannya apa?" ujarnya.

Mekeng mengatakan keterbukaan diperlukan agar DPR dan masyarakat dapat mengetahui efektivitas biaya operasi yang dikembalikan dalam kegiatan usaha hulu migas tersebut.

Komisi XII, lanjut dia, akan meminta penjelasan lebih lanjut dari SKK Migas mengenai efektivitas dan akuntabilitas "cost recovery".

"Kami akan adakan lanjutan. Kalau memang tidak bisa ditemukan penjelasan yang meyakinkan, kami akan mengambil langkah yang lebih tegas agar semua itu bisa terbuka dengan baik," katanya.

Dalam asumsi RAPBN 2027, pemerintah dan Komisi XII DPR RI menyepakati target lifting minyak bumi sebesar 612.500 barel per hari dan lifting gas bumi sekitar 954.000 barel setara minyak per hari.

Target lifting minyak tersebut meningkat dibandingkan proyeksi 2026, sedangkan target lifting gas mengalami penyesuaian turun.

SKK Migas sebelumnya memproyeksikan "cost recovery" 2027 berada pada kisaran 10,1 miliar dolar AS hingga 11,5 miliar dolar AS, meningkat dibandingkan proyeksi 2026 sebesar 8,5 miliar dolar AS hingga 9,9 miliar dolar AS.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.