Sekjen PBB serukan operasi militer Israel di Lebanon dihentikan

Perserikatan Bangsa-Bangsa (ANTARA) - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres sangat prihatin dengan meningkatnya operasi militer Israel di Lebanon selatan yang telah menewaskan warga sipil, menyebabkan ribuan orang mengungsi, dan menghancurkan rumah sakit, kata Juru Bicara Sekjen PBB, Selasa (8/9).

"Sekjen mengatakan dirinya sangat prihatin dengan laporan mengenai serangan Israel yang berdampak pada rumah sakit, tenaga kesehatan, dan lembaga publik, serta pembatasan terhadap akses bantuan kemanusiaan," kata Jubir Sekjen PBB Stephane Dujarric.

Dujarric mengatakan bahwa Sekjen PBB prihatin dengan serangan yang terjadi di Lebanon sejak akhir pekan lalu hingga Senin (7/9), terutama di Kegubernuran Nabatieh.

Dia pun mengungkapkan bahwa meskipun serangan-serangan tersebut terjadi di luar wilayah operasi pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon, yang dikenal sebagai UNIFIL, para personel pasukan penjaga perdamaian memantau perkembangan situasi dengan cermat dan menyatakan keprihatinan atas memburuknya situasi keamanan yang lebih luas.

Dujarric mengatakan bahwa UNIFIL mencatat peningkatan yang signifikan dalam aktivitas militer Israel, termasuk operasi darat, penembakan proyektil, serangan udara, dan pelanggaran wilayah udara Lebanon.

Dari Kamis (3/9) hingga Senin (7/9), UNIFIL mendeteksi 528 proyektil yang ditembakkan oleh Pasukan Pertahanan Israel, katanya.

Dia menambahkan bahwa untuk pertama kalinya sejak akhir Juni, UNIFIL juga mendeteksi peluncuran proyektil oleh Hizbullah.

Mengutip data dari Kementerian Kesehatan Publik Lebanon, Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (UN OCHA) menyebutkan 27 orang tewas dan 69 lainnya luka-luka dari Sabtu (5/9) hingga Senin (7/9).

Kementerian tersebut melaporkan serangan terhadap sebuah rumah di Munisipalitas Kfar Roummane, Kegubernuran Nabatieh, telah menyebabkan delapan orang tewas, termasuk seorang anak serta dua perempuan, dan 11 lainnya luka-luka, termasuk empat anak dan dua perempuan.

"Eskalasi ini juga memaksa warga meninggalkan rumah mereka," kata UN OCHA.

"Menurut pihak berwenang setempat, sekitar 5.000 keluarga, atau sekitar 20.000 orang, mengungsi dari Distrik Nabatieh (di Kegubernuran Nabatieh) pekan lalu. Keluarga-keluarga yang mengungsi sebagian besar tinggal di rumah kerabat atau komunitas penampung, bukan di tempat penampungan massal," lanjut kantor PBB itu.

UN OCHA juga mengatakan bahwa pada Minggu (6/9), Rumah Sakit Ghandour di Munisipalitas Nabatieh al-Fawqa, Kegubernuran Nabatieh, telah hancur. Kantor-kantor pemerintah juga mengalami kerusakan.

UN OCHA kembali menekankan perlunya menghormati sepenuhnya hukum humaniter internasional, termasuk perlindungan warga sipil, layanan kesehatan, dan infrastruktur sipil.

Akses kemanusiaan juga harus tetap dipertahankan agar warga yang membutuhkan dan terdampak oleh eskalasi yang kembali terjadi dapat dijangkau.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.