Wakil Gubernur: Pemulihan infrastruktur di Aceh berjalan baik

Banda Aceh (ANTARA) - Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menyatakan bahwa upaya pemulihan infrastruktur pascabencana atau dalam masa rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) ini berjalan cukup baik di Aceh.

"Kami sudah rapat dengan Balai Sungai (BWS), balai jalan (BPJN), yang dari PU sedang berproses semua. Baik jalan maupun jembatan," kata Fadhlullah, di Banda Aceh, Rabu.

Fadhlullah menyampaikan, selain bersama balai Kementerian PU, pihaknya juga berkoordinasi dengan Satgas jembatan, terdapat 443 jembatan yang dibangun, dan hampir 300 titik telah selesai dibangun.

"Alhamdulillah progresnya baik, saat ini hampir 300 jembatan yang dibangun di Aceh oleh Satgas jembatan," ujarnya.

Kemudian, lanjut dia, terkait pemulihan jalan dan irigasi, semuanya juga sedang berproses di lapangan, dan ini membutuhkan waktu penyelesaiannya.

Dirinya menyadari bahwa masyarakat Aceh saat ini masih banyak yang mengeluhkan kondisi di lapangan. Tetapi, penanganan terus dilakukan secara baik.

"Kami sadar masyarakat Aceh terus mengeluh tentang kondisi, situasi di lapangan. Rehab-rekon di Aceh ini dalam masa waktu tiga tahun 2026-2028, dan ini terus berproses," katanya.

Di sisi lain, sebagai upaya pemulihan Aceh, Fadhlullah juga menginstruksikan kepada daerah penerima anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dan bantuan keuangan agar secepatnya merealisasikan untuk kepentingan penanganan bencana sesuai arahan Mendagri Tito Karnavian.

“Saya menginstruksikan kepada penerima anggaran TKD dan bantuan keuangan agar secepat mungkin merealisasikannya," kata Fadhlullah.

Untuk diketahui, anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana di Aceh untuk 2026 mencapai Rp25,65 triliun, dana tersebut 92 persennya atau Rp24 triliun berada di bawah kewenangan pemerintah pusat yang tersebar di 23 kementerian/lembaga.

Sedangkan sisanya Rp1,652 triliun berada di bawah kewenangan pemerintah Aceh dan kabupaten/kota melalui TKD. Pembagiannya, sekitar Rp824 miliar dialokasikan untuk pemerintah provinsi, dan Rp827 miliar oleh kabupaten/kota.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.