Menko Polkam prioritaskan pemulihan 333 rumah di Papua Pegunungan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago memprioritaskan pemulihan 333 rumah dan sejumlah fasilitas umum dalam penanganan pascakonflik sosial di Papua Pegunungan.

"Jangan biarkan rakyat menunggu terlalu lama, artinya semua harus bergerak cepat," kata Djamari dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Pascakonflik Sosial di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Lanny Jaya di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Rabu.

Djamari mengatakan pemerintah pusat dan daerah perlu bergerak cepat untuk mempercepat pemulihan masyarakat terdampak konflik di kedua kabupaten tersebut.

Menurut dia, penanganan harus memprioritaskan kebutuhan mendasar yang telah dilaporkan pemerintah daerah.

"Yang harus dikerjakan yang utama adalah yang dilaporkan oleh Bupati, yaitu ada 333 rumah, 1 jembatan, 2 sekolah, 2 ruang sekolah SD, dan 1 PAUD," katanya.

Djamari meminta setiap unsur pelaksana memiliki penanggung jawab yang jelas agar proses pemulihan berjalan efektif dan tidak terjadi tumpang tindih antarlembaga.

Ia juga akan mengirim surat kepada Menteri Sekretaris Negara untuk memastikan koordinasi antarkementerian/lembaga serta pembagian tugas dalam penanganan pascakonflik agar proses pemulihan tidak terhambat.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan pemulihan pascakonflik tidak hanya berorientasi pada pembangunan kembali infrastruktur, tetapi juga harus memastikan kehidupan masyarakat pulih serta mencegah konflik sosial kembali terjadi.

Menurut dia, pendekatan kultural menjadi bagian penting dalam penyelesaian persoalan secara menyeluruh.

"Ini memang PR berat kita ke depan, sehingga pendekatan kultural menjadi lebih penting," kata Pratikno.

Ia mengatakan penanganan yang tepat harus diawali dengan pemahaman yang tepat terhadap persoalan di lapangan.

Pemerintah, kata dia, perlu memastikan langkah jangka pendek untuk memulihkan kehidupan masyarakat berjalan secepatnya, sedangkan penanganan jangka menengah diarahkan untuk menyelesaikan persoalan mendasar yang menjadi akar konflik.

Pratikno juga meminta pemerintah daerah melakukan pendataan secara cepat dan akurat agar proses verifikasi, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan tidak terhambat maupun tumpang tindih.

"Kalau pendataan tidak akurat, verifikasi tidak cocok, itu akan butuh waktu lama," katanya.

Konflik sosial yang menjadi perhatian pemerintah tersebut merupakan bentrokan antarkelompok masyarakat Lani dan Yali yang terjadi di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, pada Mei 2026 dan turut melibatkan warga asal Kabupaten Lanny Jaya.

Konflik tersebut dipicu persoalan yang berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas dan kasus pembunuhan seorang perempuan yang kemudian berkembang menjadi bentrokan antarkelompok serta menyebabkan korban jiwa, kerusakan harta benda, dan warga mengungsi.

Polda Papua pada Selasa (19/5) mencatat sebanyak 874 warga mengungsi akibat konflik tersebut.

Pemerintah kemudian memfasilitasi perdamaian kelompok yang bertikai melalui prosesi adat patah panah dan melepas tali busur dengan melibatkan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dan Lanny Jaya, aparat keamanan, serta tokoh adat dan agama.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.