Yang menjadi poin pembahasan adalah masyarakat adat, perempuan, dan agama
Jayapura (ANTARA) - Majelis Rakyat Papua (MRP) berharap kunjungan perwakilan Kedutaan Besar Inggris dapat ditindaklanjuti dengan kerja sama untuk mendukung pemberdayaan masyarakat adat dan perempuan Papua.
Ketua MRP Nerlince Wamuar di Jayapura, Rabu, mengatakan pertemuan dengan perwakilan Kedutaan Besar Inggris membahas sejumlah persoalan di Papua, terutama masyarakat adat, perempuan, agama, dan pengelolaan sumber daya alam.
"Yang menjadi poin pembahasan adalah masyarakat adat, perempuan, dan agama," katanya.
Baca juga: MRP minta eksekutif-legislatif Papua Tengah hentikan saling serang
Menurut Nerlince, perhatian terhadap perempuan Papua perlu diperkuat, terutama dalam bidang kesehatan, ekonomi, dan pemberdayaan.
"Kami sangat memberikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan perwakilan dari Kedutaan Besar Inggris, dalam hal ini diwakili oleh Konselor Politik Kedutaan Besar Inggris di Jakarta Sam Perkins," ujarnya.
Ia menjelaskan kunjungan tersebut menunjukkan adanya perhatian terhadap keberadaan masyarakat adat sebagai pemilik hak atas tanah dan sumber daya alam di Papua.
"Kami bertanya mengapa MRP menjadi salah satu tujuan kunjungan konselor dan mereka sangat mengerti bahwa MRP ini adalah pemilik dari tanah besar ini dan pemilik dari manusia Papua sehingga akhirnya datang ke sini," katanya.
Baca juga: MRP Papua Tengah: Keberhasilan Otsus diukur dari kesejahteraan OAP
Nerlince berharap kunjungan serupa dapat lebih sering dilakukan sehingga menghasilkan hal-hal positif bagi masyarakat adat Papua.
"Kami berharap dari kunjungan ini ada tindak lanjut yang nyata, sehingga tidak hanya sebatas pertemuan, tetapi ada kerja sama yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat adat dan perempuan Papua," ujarnya.
Baca juga: MRP Papua setujui Raperdasus penguatan perlindungan OAP
Baca juga: MRP perjuangkan perlindungan tanah adat lewat Perdasus
Pewarta: Qadri Pratiwi
Editor: Abdul Hakim
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.