Depok (ANTARA) - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Depok yang mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk meringankan beban bunga pinjaman modal masyarakat.
"Kebijakan ini membuat warga yang meminjam modal hanya cukup membayar 1 persen dari total kewajiban bunga yang seharusnya ditanggung, menjadi alternatif solusi di luar Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari bank penyalur," kata Saleh Partaonan Daulay di Depok, Kamis.
Dengan demikian, masyarakat yang hendak meminjam tentu punya alternatif lain selain dana KUR dari bank-bank penyalur. Meski kebijakan ini dinilai sangat meringankan beban warga, Saleh menekankan pentingnya pembinaan berkelanjutan agar penerima pinjaman mampu mengelola modal dengan baik dan terhindar dari risiko gagal bayar.
Untuk itu Saleh berharap Pemkot Depok nanti ke depan memberikan pembinaan yang serius kepada mereka yang mendapatkan pinjaman.
Baca juga: DPR dorong kemudahan sertifikasi SNI bagi industri UMKM
"Jangan sampai mereka sudah meminjam untuk kebutuhan keluarga, lalu tidak bisa membayar. Itu akan menjadi masalah besar bagi masyarakat," tegasnya.
Ia menyarankan agar pembinaan dilakukan melalui pelatihan keterampilan kerja, panduan pemanfaatan modal usaha, hingga pendampingan manajemen keuangan.
"Kewajiban Pemkot Depok dan jajaran lewat pelatihan-pelatihan kerja, pelatihan bagaimana memanfaatkan investasi, dan lain sebagainya. Ini momentum terbaik bagi Pemkot Depok untuk berbuat lebih banyak melayani masyarakat," ujarnya.
Mengenai kehadiran kampus UI di Depok, Saleh menekankan pentingnya memanfaatkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Pewarta: Feru Lantara
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
