Bappenas: Putri Mahkota Swedia soroti pembangunan inklusif di Lombok

Ketangguhan juga bergantung pada kemampuan masyarakat untuk memulihkan mata pencaharian dan menciptakan peluang ekonomi baru.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard mengatakan kunjungan Duta Kehormatan UNDP (United Nations Development Programme) Putri Mahkota Victoria dari Swedia, ke Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), menyoroti pembangunan yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.

Kunjungan tersebut berlangsung selama 5-6 September 2026, didampingi Kepala Perwakilan UNDP di Indonesia Sara Ferrer Olivella dan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal.

“Dua hari ini merepresentasikan secara ringkas makna pembangunan bagi kami. Komunitas yang bangkit kembali, melindungi, dan bergerak maju bersama. Nilai-nilai tersebut juga mencerminkan prinsip yang telah lama kita junjung dalam kemitraan, mulai dari pembangunan berkelanjutan hingga ketahanan iklim dan ekonomi biru, yakni nilai-nilai yang selaras dengan prioritas nasional kita, Astacita,” ujar Febrian dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.

Pengalaman Lombok setelah gempa bumi dahsyat pada 2018 disebut menunjukkan bahwa pemulihan bukan hanya tentang membangun kembali apa yang telah hilang, tetapi juga menciptakan masyarakat yang lebih siap menghadapi guncangan di masa depan.

Di SMK Negeri 1 Pemenang, Lombok Utara, Putri Mahkota Swedia melihat secara langsung bagaimana infrastruktur publik tahan gempa yang dibangun kembali melalui Programme for Earthquake and Tsunami Infrastructure Reconstruction Assistance (PETRA) UNDP, dengan pendanaan dari KfW, telah membantu memulihkan layanan penting sekaligus menanamkan ketangguhan dalam fondasi fisik masyarakat.

Namun, katanya lagi, ketangguhan juga bergantung pada kemampuan masyarakat untuk memulihkan mata pencaharian dan menciptakan peluang ekonomi baru.

Diskusi Duta Kehormatan UNDP bersama pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di UPTD Bale KITA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Kemasan Promosi dan Pemasaran Produk Daerah) menunjukkan pentingnya kewirausahaan dan aktivitas ekonomi lokal dalam mengubah pemulihan pascabencana menjadi ketangguhan ekonomi jangka panjang, terutama bagi masyarakat yang mata pencahariannya bergantung pada sumber daya alam dan pariwisata.

Kunjungan ini juga menyoroti bagaimana transformasi digital dapat memperluas akses terhadap layanan kesehatan yang lebih baik, mulai dari tingkat masyarakat hingga pengembangan ilmu kedokteran mutakhir.

Di Puskesmas Pemenang, Putri Mahkota mempelajari SMILE (Electronic Immunization and Logistics Monitoring System), sebuah platform digital yang dikembangkan oleh UNDP dan Kementerian Kesehatan dengan dukungan Global Fund dan GAVI, the Vaccine Alliance.

Dengan mengintegrasikan data terkait logistik vaksin, sistem ini dinilai membantu fasilitas kesehatan mengelola persediaan secara lebih efisien dan mendukung penyediaan layanan kesehatan esensial yang lebih andal.

Dalam kunjungannya di Jakarta sebelumnya, Putri Mahkota turut melihat perkembangan kapasitas Indonesia di bidang sains genom melalui Biomedical & Genome Science Initiative (BGSi), yang memanfaatkan whole genome sequencing untuk mendorong pengobatan presisi dan surveilans penyakit.

“Kedua contoh ini menunjukkan bagaimana transformasi digital dapat berperan di berbagai tingkatan sistem kesehatan: memperkuat penyediaan layanan kesehatan primer sehari-hari sekaligus memungkinkan Indonesia memanfaatkan ilmu pengetahuan mutakhir untuk mendeteksi ancaman penyakit dan mengembangkan pendekatan yang lebih tepat sasaran dalam diagnosis dan pengobatan,” kata Wakil Kepala Bappenas itu pula.

Di Gili Meno, delegasi mengeksplorasi solusi ekonomi biru yang menghubungkan pelestarian ekosistem laut dengan mata pencaharian masyarakat dan inovasi pembiayaan.

Gili Meno merupakan salah satu lokasi inisiatif asuransi terumbu karang yang pertama di Indonesia. Indonesia memiliki sekitar 16 persen terumbu karang dunia yang mendukung perikanan, pariwisata, ketahanan pangan, serta perlindungan pesisir.

Pariwisata berbasis terumbu karang di Gili Matra (Gili Meno bagian di kawasan ini) diperkirakan menghasilkan Rp9,5 triliun setiap tahun, sementara pendapatan harian masyarakat pesisir masih berada di bawah 15 dolar Amerika Serikat (AS).

Untuk membantu menghadapi risiko yang ditimbulkan oleh perubahan iklim, Bappenas dan UNDP telah menginisiasi skema parametric insurance atau asuransi parametrik yang dapat menyediakan pendanaan bagi masyarakat pesisir ketika suhu laut meningkat hingga tingkat yang berisiko serius bagi terumbu karang.

Pendanaan ini dinyatakan dapat mendukung pemulihan dan rehabilitasi terumbu karang secara cepat, sekaligus membantu pelaku usaha lokal menghadapi dampak gangguan yang ditimbulkan oleh pemutihan karang (coral bleaching), yaitu hilangnya warna dan kehidupan pada karang ketika mengalami tekanan akibat suhu perairan yang tidak normal dan terlalu hangat.

Lebih lanjut, kunjungan ini juga memperlihatkan budi daya rumput laut sebagai contoh bagaimana kegiatan ekonomi dapat dikembangkan selaras dengan lingkungan laut.

Dengan menyediakan alternatif mata pencaharian yang bergantung pada ekosistem pesisir yang sehat, budi daya rumput laut menunjukkan potensi ekonomi biru dalam menciptakan pendapatan sekaligus mendukung ketangguhan lingkungan laut yang menjadi tumpuan masyarakat.

Pada kunjungan terakhir di Bayan, Lombok Utara, Duta Kehormatan UNDP tersebut mempelajari pengelolaan hutan adat berbasis masyarakat serta dukungan UNDP dalam proses verifikasi wilayah hutan adat melalui Program UN-REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation), dengan dukungan International Climate and Forest Initiative (NICFI) dari Norwegia.

Melalui sistem hukum adat awig-awig, masyarakat disebut menjaga hutan sekaligus mempertahankan tradisi dan ritual yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Berdasarkan pengalaman kunjungan ke Lombok, UNDP menilai hal ini berarti membantu menerjemahkan tujuan global terkait iklim dan keanekaragaman hayati menjadi mekanisme nyata yang dapat menjangkau masyarakat, mengurangi risiko investasi, serta menghasilkan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan alam. Selain itu, juga menunjukkan pentingnya menghubungkan kebijakan dan pembiayaan publik dengan investasi sektor swasta serta aktivitas ekonomi lokal.

“Ke depan, peluangnya adalah menghubungkan solusi yang berakar pada kebutuhan dan pengalaman masyarakat ini dengan kebijakan, pembiayaan, dan investasi, sehingga apa yang berhasil di satu komunitas dapat membuka peluang dan membangun ketangguhan dalam skala yang jauh lebih besar,” ujar Kepala Perwakilan UNDP di Indonesia Sara Ferrer Olivella.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.