Anggota DPR: Reforma agraria harus terhubung dengan MBG dan KDKMP

Jakarta (ANTARA) - Anggota Badan Legislasi DPR RI Azis Subekti menilai reforma agraria tidak boleh berhenti pada redistribusi dan pemberian kepastian hak atas tanah.

Namun, kata dia, perlu dikembangkan dengan menghubungkan kawasan reforma agraria dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan rantai pasok program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Azis dalam keterangan di Jakarta, Kamis, mengatakan RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria perlu memberikan perhatian besar pada pemberdayaan masyarakat setelah proses penataan dan redistribusi tanah dilakukan.

"Reforma agraria harus menjadi jalan agar rakyat bukan hanya memiliki tanah, tetapi juga memiliki kemampuan produksi, organisasi ekonomi, pasar dan masa depan dari tanah tersebut," katanya.

Menurut dia, reforma agraria juga perlu diintegrasikan dengan akses permodalan, kelembagaan koperasi, kepastian pasar, serta hilirisasi hasil produksi.

Integrasi tersebut, kata dia, diperlukan agar masyarakat penerima manfaat reforma agraria tidak hanya menjadi pemilik tanah, tetapi mampu meningkatkan pendapatan dan memperkuat posisi mereka dalam struktur perekonomian.

"Tanah saja tidak cukup. Orang miskin yang memperoleh tanah tanpa modal, teknologi, organisasi, dan pasar dapat berubah menjadi pemilik aset yang tetap miskin," ujarnya.

Ia mengatakan MBG menciptakan kebutuhan pangan dalam jumlah besar dan berkelanjutan, mulai dari beras, telur, sayuran, ikan, buah, susu hingga daging.

Apabila sebagian kebutuhan tersebut dipasok petani, peternak, nelayan, koperasi dan UMKM di daerah, menurut dia, belanja program gizi sekaligus dapat menciptakan pasar bagi produsen lokal.

"MBG dapat menjadi jangkar pasar bagi ekonomi lokal. Anak-anak memperoleh makanan bergizi, sementara petani, peternak dan nelayan di sekitarnya mendapatkan kepastian permintaan," ucap Azis.

Dia mengatakan KDKMP dapat mengambil peran menghimpun produksi masyarakat, menyediakan sarana produksi, pergudangan dan logistik, sekaligus mempertemukan produsen kecil dengan pasar dalam skala yang lebih besar.

Tahap berikutnya, kata dia, adalah memastikan hilirisasi juga memberikan manfaat kepada produsen. Dia mengatakan hilirisasi jangan hanya memindahkan pabrik ke dekat petani, sementara petani tetap menjadi pemasok bahan mentah dengan posisi tawar rendah.

Oleh karena itu, dia mengusulkan agar wilayah prioritas reforma agraria tidak hanya mempunyai peta pembagian tanah, tetapi juga rencana ekonomi wilayah yang mencakup komoditas unggulan, pembiayaan, kelembagaan koperasi, pembeli, pergudangan hingga industri pengolahan.

Menurut dia, pendekatan tersebut sejalan dengan upaya pemerintah membangun ekonomi dari desa dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

"Produsen harus memperoleh bagian dari nilai tambah," katanya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.