Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera meminta seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, bersatu memprioritaskan percepatan penanganan pascabencana.
"Ini masalah kemanusiaan. Kita berdosa kalau seandainya rakyat enggak ditolong, sementara kita memiliki kemampuan membantu mereka,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Hal itu disampaikan Tito setelah melakukan inspeksi terhadap progres rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Tapanuli Tengah.
Ia mengatakan Tapanuli Tengah merupakan daerah dengan dampak bencana paling berat di Sumut sehingga perlu dukungan banyak pihak.
Tito meminta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), baik kepala daerah, DPRD, maupun tokoh masyarakat, mengesampingkan kepentingan politik dan persoalan administratif yang dapat menghambat penanganan bencana.
Ia menekankan seluruh pihak perlu bersatu mempercepat pemulihan, termasuk dengan memanfaatkan tambahan anggaran pemerintah untuk penanganan bencana.
Mendagri menjelaskan pemerintah pusat telah memberikan tambahan anggaran sekitar Rp213 miliar pada April 2026 dan Rp14 miliar pada Agustus 2026 kepada Kabupaten Tapanuli Tengah.
Baca juga: Tito minta huntap Tapanuli Tengah harus segera dibangun masif
Tito menegaskan anggaran tersebut harus diprioritaskan untuk kebutuhan penanganan pascabencana.
"Nah, itu pasti akan saya awasi uangnya dipakai buat apa? Prioritas untuk bencana. Surat edaran sudah saya buat untuk petunjuk," ujarnya.
Dalam peninjauan tersebut, Tito mengecek berbagai progres rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) di Kabupaten Tapanuli Tengah, mulai dari pembangunan Sabo Dam, hunian tetap (huntap), hingga pemulihan fasilitas pendidikan.
Kehadirannya untuk memastikan berbagai program berjalan sesuai rencana, termasuk yang disusun oleh kementerian/lembaga.
Tito menjelaskan Presiden telah menyetujui anggaran rehab-rekon pascabencana Sumatera selama tiga tahun sebesar Rp100,1 triliun. Saat ini anggaran tersebut telah diberikan kepada kementerian/lembaga terkait.
Sebagai Ketua Satgas PRR, Tito memastikan pengawasan terhadap berbagai program rehab-rekon, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
"Nah, sekarang waktunya, masanya untuk turun ke lapangan untuk mengecek," tuturnya.
Baca juga: Tito: Sabo dam perkuat perlindungan warga Tapteng dari banjir
Baca juga: Satgas PRR monitor penyaluran anggaran K/L untuk rehab-rekon Sumatera
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
