ORI tekankan pentingnya pencegahan malaadministrasi sektor pangan

Jakarta (ANTARA) - Anggota Ombudsman RI (ORI) Fikri Yasin menekankan pentingnya upaya pencegahan malaadministrasi pada penyelenggaraan pelayanan publik di sektor pangan.

"Mencegah di awal, menjaga sebelum malaadministrasi terjadi yang dimulai dari penyimpangan malaadministrasi,” ujar Fikri dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Menurutnya, hal itu termasuk dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik (Perum Bulog).

Ia menambahkan, upaya pencegahan malaadministrasi dilakukan Perum Bulog di antaranya dalam menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan menjaga stabilitas pangan di Indonesia.

Dalam pertemuan koordinasi dengan jajaran direktur Perum Bulog di Jakarta, Jumat (28/8), dia mengatakan ketersediaan pangan hingga ke seluruh pelosok Indonesia bukan hanya lebih dari sekadar cadangan yang mencukupi, melainkan juga harus memastikan distribusi tersebut berjalan dengan baik.

Sementara itu, Kepala Keasistenan Utama III Bidang Pangan Ombudsman RI Yustus Maturbongs mengatakan perlunya kolaborasi antara Ombudsman RI dan Bulog dalam mengidentifikasi persoalan distribusi pangan.

“Maka pengawasan Ombudsman RI sekarang adalah pengawasan yang mendukung penguatan program pemerintah, salah satunya adalah Astacita Presiden Prabowo Subianto di bidang pangan,” kata Yustus.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Direktur Utama Perum Bulog Marga Taufik menjelaskan saat ini pihaknya memiliki kapasitas gudang sekitar 3 juta ton.

Adapun cadangan pangan yang dikelola Bulog ditargetkan dapat mendukung sekitar 8 persen dari konsumsi nasional tahun ini, akan tetapi Bulog memiliki kendala terhadap gudang penyimpanan.

“Itu keterbatasan infrastruktur gudang, jadi kemudian beberapa gudang Bulog sendiri itu sebagian besar memang masih gudang konvensional. Jadi ketika disimpan di situ, ada batas masa simpanan,” ungkap Marga.

Direktur Operasional Perum Bulog Andi Afdal pun menyambut baik rencana kerja sama antara kedua instansi sebagai upaya tindakan pencegahan malaadministrasi untuk memastikan pelayanan publik sektor pangan berjalan optimal.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.