Komisi VI DPR: Ekonomi Pancasila landasan menuju indonesia emas

Palu (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VI DPR Nurdin Halid menegaskan bahwa Ekonomi Pancasila dan ekonomi konstitusi harus menjadi landasan utama pembangunan nasional guna mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.

"Pancasila merupakan roh atau jiwa dalam membangun bangsa Indonesia. Pembangunan nasional tidak boleh dilepaskan dari cita-cita kemerdekaan dan nilai-nilai Pancasila," kata Nurdin saat menyampaikan orasi ilmiah di Kampus Universitas Tadulako, Palu, Sulawesi Tengah, Jumat.

Dalam orasi ilmiah bertajuk "Kapitalisme Rakyat dan Negara Versus Kapitalisme Global, Jalan Ideologi Menuju Indonesia Emas 2045", Nurdin menyampaikan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara maju.

Potensi itu mencakup kekayaan sumber daya alam di sektor pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, dan pertambangan, hingga jumlah penduduk yang besar.

Ia mengatakan bonus demografi yang dimiliki Indonesia saat ini merupakan peluang strategis yang harus dimanfaatkan secara optimal melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan ekonomi kerakyatan.

"Jika kita gagal memanfaatkan bonus demografi, 15 hingga 20 tahun yang akan datang kita akan tertinggal. Negara-negara berkembang sudah menjadi negara maju, sementara kita masih berada pada posisi yang sama," katanya menegaskan.

Selain besarnya potensi yang dimiliki, Nurdin juga menyoroti tantangan yang masih dihadapi bangsa Indonesia, seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan ekonomi.

Menurut dia, pertumbuhan ekonomi tidak boleh sekadar diukur dari angka statistik, melainkan harus memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

"Pertumbuhan ekonomi tidak ada artinya apabila tidak menciptakan keberkahan. Keberkahan tidak ada artinya apabila tidak menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan seluruh anak bangsa," tuturnya.

Prinsip tersebut, lanjut Nurdin, sejalan dengan amanat sila kedua Pancasila, yakni Kemanusiaan yang adil dan beradab, serta sila kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Negara dituntut hadir untuk memastikan masyarakat kurang mampu mendapatkan perlindungan sosial, kesempatan kerja, serta akses pendidikan yang layak.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.