Gus Lilur dukung penataan dan reformasi kepengurusan PBNU

Yang harus dibuang adalah kultur konfliknya, praktik transaksionalnya, dan orang-orang yang terbukti menjadi aktor konflik

Jakarta (ANTARA) - Tokoh Muda Nahdlatul Ulama (NU), Khalilur Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur menyatakan dukungan terhadap langkah Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terpilih Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin dalam menata dan melakukan reformasi kepengurusan.

Menurutnya, momentum pergantian kepemimpinan harus menjadi kesempatan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai persoalan yang terjadi pada periode sebelumnya, termasuk konflik internal, persoalan etik, serta kasus hukum yang pernah menyeret sejumlah oknum pengurus.

"Gus Kikin harus berani melakukan reformasi. Jangan sampai orang-orang yang selama ini menjadi sumber konflik justru kembali mendapatkan ruang strategis dalam kepengurusan," ujar Gus Lilur dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Dia menekankan PBNU harus menjadi rumah besar yang teduh, bukan arena pertarungan kepentingan.

Gus Lilur mengingatkan Gus Kikin agar belajar dari pengalaman kepemimpinan sebelumnya, di mana periode Mandataris Muktamar Ke-34 NU meninggalkan sejumlah persoalan yang tidak boleh kembali terulang.

Ia berpendapat salah satunya berupa munculnya kasus hukum yang melibatkan oknum pengurus PBNU.

Ia mencontohkan Mardani Maming yang pernah menjabat sebagai Bendahara Umum PBNU dan kemudian menghadapi perkara hukum. Pada 2022, PBNU menyatakan Mardani nonaktif dari jabatan tersebut untuk fokus menghadapi proses hukumnya.

Ia juga meminta Gus Kikin melakukan pembersihan secara organisatoris, namun bukan dalam pengertian 'balas dendam' atau 'menyingkirkan orang karena perbedaan pilihan politik'.

Kendati demikian, kata dia, memastikan orang-orang yang terbukti atau memiliki rekam jejak kuat sebagai aktor konflik tidak lagi ditempatkan pada posisi yang dapat mengganggu konsolidasi organisasi.

“Yang harus dibuang adalah kultur konfliknya, praktik transaksionalnya, dan orang-orang yang terbukti menjadi aktor konflik. PBNU membutuhkan orang-orang yang mampu merajut persatuan, bukan memperpanjang dendam dan faksi,” tuturnya.

Gus Lilur juga menyoroti pentingnya prinsip kehati-hatian dalam memilih figur yang akan ditempatkan dalam struktur PBNU, khususnya mereka yang sedang dikaitkan dengan proses hukum.

Dia menyinggung nama Nusron Wahid dalam konteks perkara dugaan korupsi kuota haji yang sedang bergulir.

Dalam persidangan kasus itu, kata dia, muncul keterangan mengenai penyerahan uang sebesar 400 ribu dolar Amerika Serikat kepada seseorang yang disebut sebagai perantara Zainal Abidin, yang disebut dalam persidangan sebagai teman Nusron Wahid.

Adapun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan fakta persidangan tersebut akan ditelaah dan dianalisis sebagai bagian dari proses pembuktian perkara.

“Ini bukan soal menyatakan seseorang bersalah sebelum ada putusan hukum. Tetapi dalam konteks membangun PBNU yang bersih, Gus Kikin harus menerapkan prinsip kehati-hatian," ungkap Gus Lilur.

Ia mengimbau agar orang yang sedang menjadi sorotan dalam perkara hukum tidak ditempatkan pada posisi strategis organisasi sebelum persoalannya benar-benar terang.

Oleh karena itu, dia menegaskan PBNU harus menunjukkan standar etik yang lebih tinggi dibandingkan sekadar standar legal formal.

Jika ada figur yang sedang menghadapi dugaan persoalan hukum, dia menambahkan, organisasi sebaiknya menjaga jarak sampai proses hukum memberikan kejelasan.

Dikatakan bahwa PBNU tidak boleh menjadi tempat berlindung dari persoalan hukum, apalagi menjadi alat untuk membangun kembali pengaruh orang-orang yang memiliki beban persoalan masa lalu.

Reformasi PBNU, menurut Gus Lilur, harus dimulai dari keberanian membersihkan warisan konflik.

Ia menilai Gus Kikin memiliki kesempatan besar untuk mengakhiri siklus konflik dan membangun PBNU yang lebih profesional, egaliter, terbuka, serta berorientasi pada khidmah.

Dengan demikian, ia meminta seluruh jajaran PBNU memberikan ruang kepada kepemimpinan baru untuk bekerja tanpa dibebani oleh kepentingan kelompok-kelompok lama.

“Gus Kikin jangan menjadi penerus konflik, jadi lah pemutus mata rantai konflik. PBNU harus kembali menjadi rumah bersama seluruh Nahdliyin,” ucap dia.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.