Jakarta (ANTARA) - "Enggak, tetap enggak. Karena yang kami rasa dampaknya. Sebelum tambang masuk saja kami sudah kena bencana. Walaupun katanya nggak kena kebun punya kami. Bagaimana mereka mengambil isi dalam, kalau enggak menebang pohon?"
Kalimat itu terucap dari Mak Andari dan Mak Agus ketika berbicara tentang Beutong Ateuh, tempat mereka lahir dan menjalani hidup selama puluhan tahun.
Keduanya tampak emosional. Sesaat kemudian, mereka kembali memunguti biji kemiri yang berjatuhan di kebun.
Kemiri menjadi hasil kebun utama masyarakat Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, Nagan Raya, Aceh. Warga juga menanam cokelat, pinang, dan berbagai tanaman palawija.
Mak Andari, Mak Agus, dan para ibu di penyangga Kawasan Ekosistem Leuser itu biasa menjual biji kemiri kepada pengepul dengan harga Rp7.000 per kilogram. Penghasilan itu mereka anggap cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
"Kami di sini makan tetap satu hari tiga kali, walau dengan lauk sederhana. Pakis dan cepokak tumbuh sendiri, kami tinggal petik untuk sayur dan lalap," kata Mak Andari dan Mak Agus bersahutan.
Baca juga: Perubahan iklim menuntut perubahan cara mengelola bencana
Di Beutong Ateuh, air bersih mengalir, tanaman tumbuh dengan mudah, dan ikan kerling di sungai masih bisa ditangkap. Kondisi itu yang dikhawatirkan warga akan berubah jika aktivitas pertambangan kembali masuk.
Lebih dari satu dekade lalu, warga Beutong Ateuh berhadapan dengan PT Emas Mineral Murni (EMM). Konflik berlangsung panjang hingga pada 2020 Mahkamah Agung (MA) mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan itu.
Enam tahun setelah putusan tersebut, dua izin eksplorasi pertambangan kembali terbit di Beutong Ateuh, masing-masing untuk perusahaan tembaga PT Alam Cempaka Wangi (ACW) dan PT Hasil Bumi Sembada (HBS).
Kekhawatiran itu muncul di tengah proses pemulihan Beutong Ateuh dari bencana banjir besar akhir tahun lalu.
Bencana yang mengintai
Mak Agus masih mengingat banjir bandang pada 26 November 2025. Sebelum banjir datang, kondisi air sungai yang berubah dari biasanya membuat warga waspada.
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.