MPR: Kolaborasi kuat diperlukan agar perpustakaan tetap relevan

Pengalaman di berbagai daerah menunjukkan bahwa revitalisasi yang melibatkan komunitas, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan mampu mempercepat transformasi ruang baca menjadi destinasi yang diminati

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong kolaborasi pemerintah, komunitas, dan pemangku kepentingan untuk memperkuat perpustakaan serta ruang edukasi publik agar tetap relevan dan menarik bagi masyarakat di tengah perkembangan zaman.

"Pengalaman di berbagai daerah menunjukkan bahwa revitalisasi yang melibatkan komunitas, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan mampu mempercepat transformasi ruang baca menjadi destinasi yang diminati," kata Rerie, sapaan akrab Lestari, dalam keterangannya di Jakarta, Senin, bertepatan dengan Hari Kunjung Perpustakaan yang diperingati setiap 14 September.

Menurut Lestari, penguatan perpustakaan tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri karena membutuhkan komitmen lintas sektor, mulai dari pemerintah hingga masyarakat.

Ia mencontohkan alih fungsi rumah dinas Bupati Jepara menjadi bagian dari Museum Kartini sebagai salah satu bentuk kolaborasi dalam mengembangkan ruang edukasi dan kebudayaan.

“Alih fungsi rumah dinas Bupati Jepara menjadi bagian dari Museum Kartini yang relatif cepat merupakan bentuk kolaborasi yang kuat semua pihak terkait dalam mewujudkannya,” ujar Rerie.

Anggota Komisi X DPR RI itu berharap pola kolaborasi tersebut dapat diterapkan secara konsisten dalam pembangunan sektor kebudayaan nasional, termasuk perpustakaan dan museum yang menghadapi tantangan dalam meningkatkan minat kunjungan masyarakat.

Berdasarkan data Perpustakaan Nasional 2025 yang disampaikan Lestari, jumlah perpustakaan di Indonesia mencapai 219.415 unit.

Jumlah tersebut terdiri atas 155.904 perpustakaan di lingkungan SD hingga SLTA dan sederajat, 54.344 perpustakaan umum di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga desa/kelurahan, 5.833 perpustakaan khusus, serta 3.335 perpustakaan perguruan tinggi.

Namun, dari jumlah tersebut, perpustakaan yang telah terakreditasi baru mencapai 14.774 unit atau 6,73 persen, sedangkan 204.641 unit atau 93,27 persen belum terakreditasi.

Lestari menilai kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan perpustakaan melalui berbagai sektor agar ruang-ruang pengetahuan tetap hidup dan dapat diakses masyarakat secara luas.

“Kolaborasi kuat semua pihak terkait sangat dibutuhkan untuk mewujudkannya sebagai bagian upaya menghadirkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan literasi secara luas,” ujar Rerie.

Hari Kunjung Perpustakaan ditetapkan pada 14 September 1995 dengan tujuan meningkatkan budaya membaca dan literasi masyarakat Indonesia.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.