Banggar DPR ungkap anggaran bencana naik jadi Rp1,1 triliun

Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengungkapkan bahwa anggaran untuk kebencanaan dinaikkan secara signifikan menjadi Rp 1,1 triliun, menyusul adanya arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

Menurut dia, mulanya anggaran untuk kebencanaan pada tahun 2026 hanya sebesar Rp494 miliar. Dia pun menilai kenaikan anggaran itu sudah sangat tinggi dan akan terus diupayakan.

"Jauh dari cukup, kita akan upayakan," kata Said saat memberi keterangan di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

Dia menjelaskan bahwa dari kenaikan anggaran itu, di dalamnya ada dana on call sebesar Rp256 miliar.

Di samping itu, dia juga mengatakan bahwa ada Dana Siap Pakai (DSP) sebesar Rp5 triliun untuk kebencanaan. Kemudian ada juga dana pooling insurance sebesar Rp14 triliun yang disiapkan.

Selain itu, ada juga anggaran sebesar Rp10 triliun yang disiapkan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus ditambah secara signifikan sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi bencana di Indonesia.

"Kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Pelajaran juga bagi kita, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan," kata Prabowo saat membuka rapat terbatas penanganan bencana alam di Indonesia melalui konferensi video, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9).

Menurut Presiden, Indonesia yang berada di kawasan Ring of Fire memiliki risiko tinggi menghadapi berbagai bencana sehingga pemerintah perlu meningkatkan kesiapsiagaan sebelum bencana terjadi.

Prabowo meminta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi berkoordinasi dengan Menteri Keuangan saat itu Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy untuk menyusun perencanaan mitigasi bencana dengan prinsip menyediakan sumber daya lebih banyak daripada kebutuhan minimum.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.