Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani melaporkan kepada Komisi VI DPR RI progres penyediaan dan penguatan pasokan pangan untuk membantu korban gempa Nusa Tenggara Timur (NTT).
Rizal mengatakan penguatan pasokan pangan bagi masyarakat terdampak gempa di NTT terus dilakukan melalui penambahan stok dan percepatan distribusi.
"Kami laporkan, untuk stok beras di NTT totalnya sekarang ada 22.051 ton. Nah ini dalam gudang 21 ribu ton lebih, dan dalam pengolahan lokal dan regional totalnya 802 ton," kata Rizal saat menerima kunjungan Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini bersama jajaran di Pusat Komando dan Pengendalian Bulog Jakarta, Senin.
Dia menyebutkan bahwa untuk memperkuat ketahanan pasokan pangan di Nusa Tenggara Timur, Bulog menyiapkan tambahan pengiriman beras sekitar 75 ribu ton dari sejumlah wilayah dengan ketersediaan stok memadai.
Tambahan pasokan tersebut berasal dari gudang Bulog di Banten sebanyak 3.000 ton dan Jawa Timur sekitar 23 ribu ton, serta beberapa daerah lainnya untuk memenuhi kebutuhan daerah terdampak
Menurut Rizal, pengiriman dari wilayah lain dilakukan karena stok gudang daerah asal masih mencukupi sehingga distribusi dapat diarahkan kepada wilayah yang membutuhkan.
Bulog memperkirakan kebutuhan beras Nusa Tenggara Timur dapat meningkat hingga lebih dari 50 ribu ton apabila masa tanggap darurat bencana diperpanjang akibat kondisi lapangan.

Dalam penanganan bencana gempa Nusa Tenggara Timur, Bulog telah merealisasikan penyaluran beras sekitar 2.679 ton untuk berbagai kebutuhan masyarakat terdampak.
Rincian penyaluran tersebut meliputi bantuan penanganan bencana alam sekitar 1.700 ton, cadangan pangan pemerintah daerah 104 ton, serta bantuan pangan sebanyak 839 ton.
Ia menjelaskan distribusi bantuan telah menjangkau berbagai wilayah mulai dari Manggarai Barat hingga Ende sesuai kebutuhan dan pengajuan pemerintah kabupaten maupun kota.
Untuk mempercepat respons bencana, Bulog menerapkan pola percepatan distribusi dengan mendahulukan pengiriman pangan tanpa menunggu seluruh proses administrasi selesai.
Pola tersebut dilakukan berdasarkan pengalaman penanganan bencana sebelumnya, seperti bencana banjir yang terjadi di wilayah Sumatera, sehingga masyarakat terdampak dapat segera memperoleh bantuan beras dan minyak goreng guna menjaga kondisi tetap terkendali.
Rizal menambahkan stok beras Bulog secara nasional saat ini mencapai 4,722 juta ton setelah mengalami penurunan akibat tingginya penyaluran berbagai program pangan pemerintah.
Penurunan stok tersebut terjadi karena Bulog telah menyalurkan bantuan pangan kepada 33,2 juta penerima manfaat untuk periode Februari dan Maret 2026 dengan volume sekitar 600 ribu ton.
Selain itu, Bulog juga telah menyalurkan bantuan pangan periode Juli, Agustus, dan September 2026 hampir mencapai 1 juta ton untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Bulog turut mencatat penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sejak awal tahun hingga saat ini telah mencapai sekitar 800 ribu ton.

Sementara itu, Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini menilai langkah Bulog dalam menangani kebutuhan pangan korban bencana telah dilakukan secara tepat.
Anggia menyampaikan kepercayaan terhadap kemampuan Dirut Bulog dalam mengantisipasi dan menangani kondisi darurat bencana, sehingga kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi dengan baik.
"Kalau tentang ini saya sangat percaya karena Pak Rizal kan sudah punya pengalaman untuk mengantisipasi, menangani lah bencana begitu," kata Anggia merespon paparan Dirut Bulog.
Adapun, usai memaparkan mengenai stok ketahanan pangan korban gempa NTT, Dirut Bulog bersama Komisi VI DPRI menggelar Focus Group Discussion (FGD) terbatas membahas mengenai isu-isu perberasan nasional.
Baca juga: Mentan: Produksi beras aman seiring SPHP medium ditambah 1 juta ton
Baca juga: Kementan percepat tanam Oplah dan CSR tingkatkan produksi pangan
Baca juga: Dirut Bulog sebut stok beras di NTT kuat capai 24.134 ton
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.