Jakarta (ANTARA) - Badan Informasi Geospasial (BIG) memutakhirkan peta bahaya banjir di Provinsi Sumatera Barat sebagai basis pengambilan keputusan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir bandang disertai tanah longsor yang melanda di daerah itu.
Direktur Pemetaan Tematik BIG Gatot Haryo Pramono dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin, mengatakan bahwa pemutakhiran data geospasial ini mendesak dilakukan karena bentang lahan mengalami perubahan fisik signifikan pascabencana akibat erosi, sedimentasi, dan alih fungsi penutup lahan.
Sumatera Barat menjadi daerah selain Aceh dan Sumatera Utara yang dilanda bencana banjir disertai tanah longsor akibat fenomena Siklon Senyar dengan dampak kerusakan maupun korban jiwa secara signifikan pada November 2025.
"Kondisi wilayah dapat berubah setelah banjir. Kita perlu memastikan peta bahaya yang digunakan pemerintah benar-benar menggambarkan kondisi terkini dan divalidasi dengan kondisi di lapangan," kata Gatot.
Baca juga: Badan Informasi Geospasial mendukung kinerja statistik Purbalingga
Dia menjelaskan bahwa pemutakhiran data yang berlangsung secara simultan pada tahun ini melampaui sekadar identifikasi wilayah yang pernah terdampak, melainkan menjadi dasar perencanaan tata ruang serta upaya mitigasi bencana yang lebih komprehensif.
Berdasarkan peta skema kerja BIG 2026, pemutakhiran peta bahaya banjir tersebut mencakup 16 daerah di Sumatera Barat, meliputi Kabupaten Pasaman Barat, Pasaman, Agem, Lima Puluh Kota, Tanah Datar, Padang Pariaman, Solok, Solok Selatan, Pesisir Selatan, dan Kepulauan Mentawai.
Selain kabupaten, kata dia, pemetaan terpadu ini juga menyasar wilayah perkotaan terdampak, yakni Kota Payakumbuh, Bukittinggi, Padang Panjang, Pariaman, Padang, hingga Kota Solok.
Dia menegaskan bahwa dalam pelaksananya Tim Satuan Tugas (Satgas) BIG menggelar pengolahan data on-desk atau proses memeriksa, menganalisis, kemudian menyusun data.
Dalam pelaksanaannya data peta risiko yang dimiliki BIG akan dipadankan dengan data dari Balai Besar Wilayah Sungai (BWS), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sumatera Barat.
Baca juga: BIG serahkan peta dasar skala 1:5.000 ke gubernur se-Pulau Sulawesi
Adapun masing-masing data yang sudah dipadankan tersebut kemudian divalidasi secara langsung di lapangan khususnya menyasar pada kawasan rawa, lahan pertanian, dan infrastruktur pengendali banjir.
"Survei lapangan mencakup pemetaan high-water mark atau jejak batas air tertinggi pada bangunan bekas banjir, dokumentasi kerusakan, serta wawancara intensif bersama perangkat desa dan warga terdampak," kata dia.
Dia menambahkan bahwa hasil pemetaan selanjutnya diarahkan untuk memperkuat analisis risiko bertingkat atau cascading risk sekaligus menopang Dashboard Data Tunggal Pascabencana yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Data tunggal tersebut diharapkan dapat mendukung percepatan implementasi prinsip build back better atau strategi pemulihan pascabencana yang tidak hanya bertumpu pada pembangunan ulang infrastruktur tetapi juga mengurangi kerentanan masyarakat atas risiko serupa di masa depan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Arry Yuswandi menyambut positif pemutakhiran di 16 kabupaten/kota tersebut karena data geospasial yang akurat sangat vital dalam perencanaan mitigasi pra, darurat bencana, maupun pascabencana oleh pemerintah daerah.
“Kegiatan ini tentunya sangat membantu dalam mitigasi bencana,” ujar Arry.
Baca juga: Menko PMK gandeng BIG manfaatkan data geospasial optimalkan kebijakan
Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
